Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Warisan Antirasuah Jokowi

14/5/2024 05:00

BANGSA Indonesia sudah bergelut melawan korupsi selama lebih dari dua dekade. Setelah sempat berupaya mencabuti serabut akar korupsi lewat tim-tim ad hoc, genderang perang akhirnya ditabuhkan untuk pertama kalinya pada 2003.

Ketika itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan dengan payung hukum berupa undang-undang. Sesuai dengan namanya, KPK dibentuk khusus untuk memberantas korupsi secara masif, menyasar seluruh penyelenggara negara beserta mitra mereka.

Kelahiran KPK merupakan legasi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Dalam perjalanannya, KPK perlahan membangun kepercayaan publik sebagai ujung tombak memerangi korupsi. Di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kepercayaan terhadap KPK menanjak dengan tangkapan-tangkapan kelas kakap. Selama periode 2009-2010, empat menteri dan mantan terjerat jaring antikorupsi yang ditebar KPK.

Namun, bukan tanpa cacat, sepak terjang KPK beberapa kali diwarnai skandal dan kinerja yang dianggap buruk hingga mencoreng citra lembaga tersebut di mata publik. Pada 2011, masih di era Presiden SBY, tingkat kepercayaan terhadap KPK, menurut hasil survei Lingkaran Survei Indonesia, sempat anjlok ke bawah 50%.

Melorotnya kepercayaan publik antara lain dipicu oleh munculnya dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Disusul kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Partai Demokrat, partai asal SBY. Tidak hanya itu, Ketua KPK periode 2007-2011 Antasari Azhar terseret kasus pembunuhan berencana Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Utama PT Rajawali Putra Banjaran.

Rentetan kasus tersebut dinilai sebagai peringatan terhadap KPK agar tidak terlampau berani menyikat elite politik. Dampaknya, survei Indikator pada 2011 menunjukkan hanya 41,6% masyarakat yang percaya KPK mampu menuntaskan kasus korupsi tanpa pandang bulu.

Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dapat dikatakan mencapai puncaknya pada 2018 di periode pertama era pemerintahan Presiden Jokowi. Harapan masyarakat membuncah seiring dengan kepemimpinan Jokowi. Menurut survei Indikator Politik Indonesia, di tahun itu, hampir 85% publik menyatakan percaya kepada KPK.

Sayangnya, kepercayaan itu kemudian terus melorot di periode kedua pemerintahan Jokowi. Pemicunya, revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK. Lembaga itu sulit untuk disebut independen lagi.

Persepsi tersebut diperparah oleh bobroknya pimpinan KPK yang bertugas di bawah undang-undang yang baru. Mulai dari Lili Pintauli yang diajukan ke sidang etik Dewan Pengawas KPK karena diduga menerima gratifikasi. Lili batal menjalani sidang karena mengundurkan diri dari KPK dan tidak pernah dijerat tindak pidana korupsi.

Kemudian, Firli Bahuri yang menjabat Ketua KPK menjadi tersangka kasus pemerasan terkait dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Belum lagi, terbongkarnya kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan KPK yang melibatkan 66 pegawai. Kini, ada pimpinan KPK yang cekcok dengan Dewan Pengawas. Alih-alih kian agresif menindak koruptor, lembaga antirasuah malah sibuk ribut sendiri. Wajar belaka bila skor indeks persepsi korupsi kita anjlok menjadi 34, angka di saat awal-awal pemerintahan Jokowi.

Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan. Bangsa ini memerlukan KPK yang kuat dan disegani publik agar tidak ada yang berani menggarong uang rakyat.

Harapan disematkan kepada Presiden Jokowi agar meninggalkan legasi penguatan kembali KPK. Upaya itu antara lain lewat pembentukan panitia seleksi yang kredibel dan kompeten agar mampu merekrut komisioner-komisioner yang kredibel pula dan sama sekali tidak berkompromi dengan korupsi.

Mesti ada kemauan agar lembaga antirasuah itu kembali independen, berintegritas, juga mampu efektif mencegah dan memberantas korupsi. Kita yakin Jokowi amat bisa melakukan itu. Tinggal kemauan. 

 



Berita Lainnya
  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.