Headline

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Memuluskan Transisi

24/4/2024 05:00

SEIRING diketuknya palu hakim konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umur (PHPU), saat itu pula rangkaian Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 selesai. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan hasil penghitungan suara pilpres, meskipun diwarnai dissenting opinion dari tiga hakim.

Putusan MK itu pun kian mengukuhkan kemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pilpres yang digelar Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu pada hari ini.

Dalam keputusan KPU, Prabowo-Gibran menang dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6% suara sah nasional. Adapun pasangan Anies-Muhaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9% suara sah nasional. Lalu, Ganjar-Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5% suara sah nasional.

Tuntasnya proses di MK tidak sekadar menandai rampungnya kontestasi demokrasi, tetapi juga menjadi momentum untuk bangsa ini melaju melanjutkan pembangunan. Saatnya meneruskan semua cita-cita bangsa ini, baik di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun nanti dilanjutkan Prabowo-Gibran.

Situasi politik paling mutakhir saat ini harusnya sudah mampu untuk membuat roda ekonomi yang selama ini diselimuti ketidakpastian, yang membuat investor bersikap menunggu sambil memantau perkembangan alias wait and see, kembali dapat berputar kencang.

Pelaku industri akhirnya bisa merasa nyaman dan yakin karena sudah ada kepastian. Keyakinan itulah yang akan menggerakkan kegiatan usaha dan ekonomi. Ketika laju roda perekonomian bergerak makin cepat, pada saat itulah investasi-investasi baru bakal muncul.

Hal ini penting terlebih kita juga dihadapkan dengan tantangan ekonomi global yang kian berat tatkala ketegangan di kawasan Timur Tengah masih memanas. Dampak terhadap situasi dalam negeri langsung terasa dengan meroketnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang sekarang terus bertengger di atas level Rp16.000 per dolar AS.

Jika terus dibiarkan, penguatan dolar dapat memberikan tekanan pada neraca perdagangan Indonesia. Nilai utang dalam mata uang lokal akan meningkat. Hal itu dapat menyebabkan tekanan pada keuangan pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang memiliki utang luar negeri.

Bahkan, ketika dolar menjadi sangat kuat, investor asing mungkin menarik investasi mereka dari emerging market seperti Indonesia untuk berinvestasi di aset berdenominasi dolar yang memberikan pengembalian lebih baik. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan modal keluar dari Indonesia dan akibatnya memicu depresiasi lebih lanjut pada rupiah.

Untuk menghadapi tekanan ini, stabilitas politik dalam negeri menjadi keniscayaan. Tidak bisa ditawar-tawar. Sangat penting bagi seluruh elemen bangsa ini agar merapatkan barisan, mengerahkan semua sumber daya untuk memitigasi tantangan global yang tidak menguntungkan Indonesia.

Transisi kepemimpinan harus dapat dijaga agar tetap damai dan tenang sehingga sirkulasi kekuasaan dapat terjadi dengan lancar, tanpa ada gangguan sosial politik hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2024 nanti. Dengan transisi yang mulus, peningkatan kepercayaan berusaha akan makin meroket demi menopang tantangan pertumbuhan ekonomi yang tengah terimpit situasi global.

Seluruh elemen bangsa ini tentu berharap, proses transisi yang langsung dipimpin Presiden Joko Widodo bakal menjadi landasan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk langsung lepas landas menuju Indonesia yang makin berdaulat, bangsa yang mampu bertransformasi menjadi entitas yang maju.



Berita Lainnya
  • Amnesti bukan untuk Koruptor

    25/8/2025 05:00

    KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.

  • Potret Buram dari Sukabumi

    23/8/2025 05:00

    TRAGEDI memilukan datang dari Sukabumi, Jawa Barat.

  • Bersih-Bersih Total Kemenaker

    22/8/2025 05:00

    DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.

  • Utak-atik Anggaran Pendidikan

    21/8/2025 05:00

    PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.

  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.