Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PARA pendiri Republik ini sudah memberikan teladan bahwa perbedaan politik tidak serta-merta mengakhiri tali silaturahim sesama anak bangsa. Justru sebaliknya, urusan persaudaraan sesama anak bangsa jauh lebih diutamakan ketimbang memperuncing perbedaan.
Situasi silaturahim seperti itulah yang ditunjukkan menteri Joko Widodo (Jokowi) saat menyambangi kediaman Presiden Keenam RI Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Hari Lebaran, Rabu (10/4).
Mereka ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas.
Menteri-menteri yang disebutkan itu di antaranya sempat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sri Mulyani dihadirkan bersama tiga menteri Jokowi lainnya, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Kehadiran menteri-menteri Jokowi ke kediaman Megawati dan penerimaan hangat dari tuan rumah terasa menyejukkan. Mereka menyadari suasana politik yang sejuk sangat dibutuhkan menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan dilakukan pada Senin, 22 April 2024. MK akan menyatakan sah atau tidaknya kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Sejak MK berdiri, lembaga itu sudah lima kali menangani PHPU presiden dan wakil presiden, yakni pada 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 ini. Pada empat perselisihan pemilihan presiden sebelumnya, lembaga penjaga konstitusi itu belum pernah mengabulkan gugatan dari pemohon.
Dengan rekam jejak seperti itu tidaklah salah jika publik merasa pesimistis gugatan sengketa pilpres tersebut bakal dikabulkan lembaga penjaga muruah konstitusi tersebut. Namun, segala sesuatu bisa saja terjadi sebaliknya. Pada situasi seperti itulah kita meletakkan ihwal pentingnya politik sejuk tetap terjaga.
Apa pun hasil keputusan MK nanti, suasana politik yang sejuk sangat dibutuhkan bangsa ini. Apalagi, hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan berbagai risiko ketidakpastian global. Ekonomi global pada 2024-2025 diproyeksikan masih di bawah tren positif untuk jangka panjang. Demikian halnya untuk inflasi, meskipun menurun, inflasi global masih di level yang tinggi.
Dalam kondisi seperti itulah suasana politik yang sejuk dibutuhkan. Demokrasi sebagai alat meraih keadilan dan kesejahteraan tetap harus diperjuangkan. Pada saat yang sama, upaya meraih keadilan dan kesejahteraan lewat target pertumbuhan ekonomi butuh suasana kestabilan.
Momen Idul Fitri saat ini merupakan momen yang tepat untuk terus memperkuat persaudaraan sesama anak bangsa. Itu harus ditunjukkan para elite politik negeri ini. Sekeras dan setajam apa pun perbedaan politik, mesti diselesaikan dengan tenang dan damai.
Seperti seruan Megawati, Idul Fitri seharusnya dapat memperkuat solidaritas kebangsaan dan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa agar melahirkan optimisme yang baru karena jiwa bangsa yang kembali ke fitrah berdirinya Republik.
Publik sangat berkepentingan agar silaturahim para elite tidak berhenti sampai di sini. Pertemuan dan silaturahim lainnya mutlak dibutuhkan agar perjalanan bangsa ini ke depan semakin matang dalam menghadapi beragam tantangan dan perbedaan. Sejatinya perbedaan tidak mesti dipertentangkan atau dihilangkan. Perbedaan mesti dikelola dengan kematangan para elite dan aktor-aktor di dalamnya.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved