Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Politik Sejuk Jelang Putusan MK

12/4/2024 05:00

PARA pendiri Republik ini sudah memberikan teladan bahwa perbedaan politik tidak serta-merta mengakhiri tali silaturahim sesama anak bangsa. Justru sebaliknya, urusan persaudaraan sesama anak bangsa jauh lebih diutamakan ketimbang memperuncing perbedaan.

Situasi silaturahim seperti itulah yang ditunjukkan menteri Joko Widodo (Jokowi) saat menyambangi kediaman Presiden Keenam RI Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Hari Lebaran, Rabu (10/4).

Mereka ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas.

Menteri-menteri yang disebutkan itu di antaranya sempat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sri Mulyani dihadirkan bersama tiga menteri Jokowi lainnya, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kehadiran menteri-menteri Jokowi ke kediaman Megawati dan penerimaan hangat dari tuan rumah terasa menyejukkan. Mereka menyadari suasana politik yang sejuk sangat dibutuhkan menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan dilakukan pada Senin, 22 April 2024. MK akan menyatakan sah atau tidaknya kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Sejak MK berdiri, lembaga itu sudah lima kali menangani PHPU presiden dan wakil presiden, yakni pada 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 ini. Pada empat perselisihan pemilihan presiden sebelumnya, lembaga penjaga konstitusi itu belum pernah mengabulkan gugatan dari pemohon.

Dengan rekam jejak seperti itu tidaklah salah jika publik merasa pesimistis gugatan sengketa pilpres tersebut bakal dikabulkan lembaga penjaga muruah konstitusi tersebut. Namun, segala sesuatu bisa saja terjadi sebaliknya. Pada situasi seperti itulah kita meletakkan ihwal pentingnya politik sejuk tetap terjaga.

Apa pun hasil keputusan MK nanti, suasana politik yang sejuk sangat dibutuhkan bangsa ini. Apalagi, hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan berbagai risiko ketidakpastian global. Ekonomi global pada 2024-2025 diproyeksikan masih di bawah tren positif untuk jangka panjang. Demikian halnya untuk inflasi, meskipun menurun, inflasi global masih di level yang tinggi.

Dalam kondisi seperti itulah suasana politik yang sejuk dibutuhkan. Demokrasi sebagai alat meraih keadilan dan kesejahteraan tetap harus diperjuangkan. Pada saat yang sama, upaya meraih keadilan dan kesejahteraan lewat target pertumbuhan ekonomi butuh suasana kestabilan.

Momen Idul Fitri saat ini merupakan momen yang tepat untuk terus memperkuat persaudaraan sesama anak bangsa. Itu harus ditunjukkan para elite politik negeri ini. Sekeras dan setajam apa pun perbedaan politik, mesti diselesaikan dengan tenang dan damai.

Seperti seruan Megawati, Idul Fitri seharusnya dapat memperkuat solidaritas kebangsaan dan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa agar melahirkan optimisme yang baru karena jiwa bangsa yang kembali ke fitrah berdirinya Republik.

Publik sangat berkepentingan agar silaturahim para elite tidak berhenti sampai di sini. Pertemuan dan silaturahim lainnya mutlak dibutuhkan agar perjalanan bangsa ini ke depan semakin matang dalam menghadapi beragam tantangan dan perbedaan. Sejatinya perbedaan tidak mesti dipertentangkan atau dihilangkan. Perbedaan mesti dikelola dengan kematangan para elite dan aktor-aktor di dalamnya.



Berita Lainnya
  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.

  • Urgensi Menaikkan Bantuan Parpol

    24/5/2025 05:00

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.