Pantang Kendur Melawan DBD

ANGKA kematian sebanyak 316 orang akibat demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia per Februari 2024 pantas membuat ngeri. Jumlah yang disebutkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Senin (25/3), dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI itu menandakan adanya kelemahan besar dalam pencegahan dan penanganan DBD.

Pertama yang sangat jelas ialah lonjakan tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data Kemenkes, pada periode Januari-Mei 2023 terdapat 35.694 kasus DBD di seluruh Indonesia dengan jumlah kematian 270 kasus. Adapun tahun ini, hingga Februari saja sudah ada 38.462 kasus. Tidak mengherankan bila jumlah korban jiwa tahun ini jauh lebih tinggi.

Di sejumlah wilayah dengan kasus kematian tinggi seperti Kabupaten Bandung Barat, daya tampung rumah sakit bahkan disebutkan mulai penuh. Pasien dari wilayah itu pun sampai dirujuk ke wilayah lain, seperti RSUD Cibabat Kota Cimahi, yang kemudian juga tidak lagi dapat menampung pasien.

Kondisi tersebut kontras dengan penyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan ketersediaan tempat tidur di rumah-rumah sakit masih sangat oke. Kalaupun Menkes benar, jelas ia memiliki PR besar dalam memperbaiki sistem rujukan atau referral.

Belajar dari pandemi covid-19, perbaikan segera sistem rujukan semestinya jadi prioritas Kemenkes di tengah kasus DBD yang menggila. Menkes tentunya paham betul bahwa kecepatan penanganan adalah kunci untuk mencegah nyawa melayang akibat DBD.

Tidak hanya itu, pencegahan menjadi hal krusial mengingat tren DBD yang mengganas di seluruh dunia. Sebagaimana laporan WHO, sejak 2010, DBD telah muncul di negara-negara yang sebelumnya steril, termasuk di Prancis dan Kroasia.

Para ahli merujuk El Nino sebagai biang keroknya. Curah hujan yang ekstrem dan sulit diprediksi membuat periode puncak DBD makin intens, dari yang sebelumnya sepuluh tahunan di era 1980-an dan 1990-an.

Kondisi kian buruk dengan meningkatnya permukiman urban, yang sistem drainasenya buruk. Akibatnya, genangan air sangat mudah timbul. Padahal, nyamuk Aedes aegypti hanya butuh satu sendok air untuk berkembang biak.

Sebab itu pula pakar-pakar DBD selalu mengingatkan bahwa penanggulangan DBD sesungguhnya kerja gotong royong. Tidak ada satu senjata saja untuk melawan DBD. Bahkan, penggunaan nyamuk wolbachia pun tidak bisa dijadikan silver bullet.

Belajar dari negara-negara yang awal menggunakan wolbachia, termasuk Singapura sejak 2016, memang belum ada penurunan signifikan. Pada 2020 tercatat 35.266 kasus DBD di Singapura, yang kemudian hanya turun menjadi 32.173 kasus di 2022.

Lambannya atau malah tidak signifikannya penggunaan wolbachia memang cenderung terjadi di daerah dengan populasi Aedes aegypti yang tinggi. Dengan begitu, nyamuk wolbachia pun sangat sulit mengimbangi populasi itu atau dibutuhkan pelepasan dengan jumlah yang sangat banyak.

Dengan demikian, cara-cara preventif yang telah lama kita kenal justru tidak boleh kendur, apalagi ditinggalkan. Masyarakat harus terus digiatkan melalukan 3M, yakni menguras, mengubur, dan menutup tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang jentik nyamuk. Bahkan cara lama itu pun disebutkan lebih manjur ketimbang fogging yang dapat berisiko membuat nyamuk kebal.

Setelahnya, masyarakat tetap harus melindungi diri dari terkena gigitan dengan menggunakan krim repellent ataupun menggunakan pakaian tertutup. Untuk pencegahan lebih maksimal, masyarakat juga dapat menggunakan vaksin DBD.

Terakhir, masyarakat dan juga petugas kesehatan tingkat lokal harus sangat waspada dengan gejala-gejala DBD yang kerap tersamarkan atau menyerupai penyakit lain. Pemeriksaan menyeluruh harus makin diutamakan untuk mencegah perburukan kondisi yang sulit ditangani. Kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan. Jangan biarkan korban terus bertumbangan.