Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
EKSPOR atau kegiatan menjual barang dan jasa ke pasar internasional sangatlah penting dalam meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara. Berangkat dari arti penting itu, pemerintah melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2009 mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau yang lebih dikenal dengan nama Indonesia Eximbank.
LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional dan bertugas melaksanakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Singkatnya, LPEI mendapat mandat dari pemerintah untuk mendukung ekspor nasional yang sehat dan berkelanjutan. Karena kegiatannya yang spesifik di bidang perdagangan luar negeri, maka tidaklah mengherankan jika LPEI kurang familiar di telinga awam.
Namun, kemarin, lembaga yang dipimpin oleh Riyani Tirtoso itu mendadak menjadi buah bibir. Bukan karena prestasi LPEI dalam menggenjot neraca perdagangan internasional, melainkan gara-gara aroma aksi tipu-tipu yang menyeret lembaga tersebut. Semua terkuak setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Senin (18/3), menyambangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di LPEI.
Menurut Sri, ada empat debitur yang terindikasi fraud atau dugaan tindak pidana korupsi dengan outstanding pinjaman mencapai Rp2,5 triliun. Nama debitur LPEI yang bermasalah antara lain PT RII sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR Rp216 miliar, PT SMI Rp144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. Mereka ialah korporasi yang bergerak di sektor-sektor unggulan seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perusahaan perkapalan.
Seharusnya tidak ada masalah soal kemampuan bayar debitur karena pada periode pemeriksaan terjadi booming harga komoditas. Publik tentu bertanya-tanya kenapa praktik di ruang gelap itu sampai bisa terjadi bahkan dengan angka yang teramat fantastis. Angka Rp2,5 triliun jelas jumlah yang sangat besar dan bisa menghidupi satu kota di Indonesia. Misalnya saja Padang yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,57 triliun.
Tidaklah salah jika masyarakat kini menaruh curiga bahwa LPEI tidak menjunjung tinggi tata kelola perusahaan joker123 yang baik dan berintegrasi dalam menjalankan seluruh aktivitas seperti yang mereka klaim selama ini. Kecurigaan publik ini sejalan pula dengan pernyataan Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers di Kejaksaan Agung yang mendesak manajemen LPEI untuk meningkatkan tanggung jawab serta tata kelola perusahaan yang baik.
Kerisauan masyarakat semakin menjadi-jadi karena Rp2,5 triliun yang dilaporkan Sri Mulyani ternyata barulah tahap pertama. Bakal ada tahap kedua, yakni enam debitur LPEI yang akan diperiksa terkait kredit bermasalah terindikasi fraud. Untuk itu, Korps Adhyaksa haruslah sigap untuk mengungkap. Apakah praktik tersebut menjurus pada kredit macet alias fraud yang disengaja? Selidiki dan sidik secara mendetail proses analis fasilitas pembiayaan hingga pengawasan. Harus dicek juga uang hasil fraud mengalir ke mana saja.
Intinya adalah proses penelusuran harus dilakukan segera. Sebab, bila tidak cepat, bila nanti menteri berganti, kasus ini bisa menguap. Karena itu, proses dan seret ke meja hijau para pencoleng itu supaya jera. Jangan bebaskan pelaku aksi tipu-tipu di sektor ekspor yang krusial mendatangkan pendapatan negara.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved