Headline

Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.

Fokus

PSG masih ingin menambah jumlah pemain muda.

Setop Aksi Kotor di Lembaga Ekspor

19/3/2024 21:05
Setop Aksi Kotor di Lembaga Ekspor
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers(ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/)

EKSPOR atau kegiatan menjual barang dan jasa ke pasar internasional sangatlah penting dalam meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara. Berangkat dari arti penting itu, pemerintah melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2009 mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau yang lebih dikenal dengan nama Indonesia Eximbank.

LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional dan bertugas melaksanakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Singkatnya, LPEI mendapat mandat dari pemerintah untuk mendukung ekspor nasional yang sehat dan berkelanjutan. Karena kegiatannya yang spesifik di bidang perdagangan luar negeri, maka tidaklah mengherankan jika LPEI kurang familiar di telinga awam. 

Namun, kemarin, lembaga yang dipimpin oleh Riyani Tirtoso itu mendadak menjadi buah bibir. Bukan karena prestasi LPEI dalam menggenjot neraca perdagangan internasional, melainkan gara-gara aroma aksi tipu-tipu yang menyeret lembaga tersebut. Semua terkuak setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Senin (18/3), menyambangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di LPEI.

Menurut Sri, ada empat debitur yang terindikasi fraud atau dugaan tindak pidana korupsi dengan outstanding pinjaman mencapai Rp2,5 triliun. Nama debitur LPEI yang bermasalah antara lain PT RII sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR Rp216 miliar, PT SMI Rp144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar. Mereka ialah korporasi yang bergerak di sektor-sektor unggulan seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perusahaan perkapalan. 

Seharusnya tidak ada masalah soal kemampuan bayar debitur karena pada periode pemeriksaan terjadi booming harga komoditas. Publik tentu bertanya-tanya kenapa praktik di ruang gelap itu sampai bisa terjadi bahkan dengan angka yang teramat fantastis. Angka Rp2,5 triliun jelas jumlah yang sangat besar dan bisa menghidupi satu kota di Indonesia. Misalnya saja Padang yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,57 triliun.

Tidaklah salah jika masyarakat kini menaruh curiga bahwa LPEI tidak menjunjung tinggi tata kelola perusahaan joker123 yang baik dan berintegrasi dalam menjalankan seluruh aktivitas seperti yang mereka klaim selama ini. Kecurigaan publik ini sejalan pula dengan pernyataan Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers di Kejaksaan Agung yang mendesak manajemen LPEI untuk meningkatkan tanggung jawab serta tata kelola perusahaan yang baik. 

Kerisauan masyarakat semakin menjadi-jadi karena Rp2,5 triliun yang dilaporkan Sri Mulyani ternyata barulah tahap pertama. Bakal ada tahap kedua, yakni enam debitur LPEI yang akan diperiksa terkait kredit bermasalah terindikasi fraud. Untuk itu, Korps Adhyaksa haruslah sigap untuk mengungkap. Apakah praktik tersebut menjurus pada kredit macet alias fraud yang disengaja? Selidiki dan sidik secara mendetail proses analis fasilitas pembiayaan hingga pengawasan. Harus dicek juga uang hasil fraud mengalir ke mana saja.

Intinya adalah proses penelusuran harus dilakukan segera. Sebab, bila tidak cepat, bila nanti menteri berganti, kasus ini bisa menguap. Karena itu, proses dan seret ke meja hijau para pencoleng itu supaya jera. Jangan bebaskan pelaku aksi tipu-tipu di sektor ekspor yang krusial mendatangkan pendapatan negara.  



Berita Lainnya
  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.