Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Jokowi Widodo kiranya galau betul menyaksikan debat calon presiden edisi kedua, Minggu (7/1). Saking galaunya, dia salah arah dalam menyikapi perdebatan itu, lalu mengusulkan usulan yang jelas-jelas salah.
Tidak jelas kenapa Jokowi tampak galau. Dia hanya menilai bahwa debat tersebut kurang menampilkan substansi dan visi para capres. Dia menganggap, para capres justru menampilkan adegan saling serang di panggung yang sudah mengarah ke personal dan tidak ada hubungannya dengan konteks debat. Kata dia, hal ini kurang memberikan mengedukasi masyarakat yang menonton.
Tak cukup memberikan penilaian, Presiden Jokowi lantas mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar format debat diubah. Tidak dijelaskan secara rinci perubahan apa yang dia inginkan.
Format debat ialah domain KPU. Format juga tidak begitu saja berlaku di debat kedua capres, tetapi telah menjadi aturan main di dua debat sebelumnya, baik antarcapres maupun antarcawapres.
Jadi, tidak ada pembenaran secuil pun bagi Presiden mengusulkan perubahan format. Apalagi, usulan itu baru dilontarkan setelah capres Prabowo Subianto kedodoran, menjadi bulan-bulanan serangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam perdebatan.
Alasan bahwa debat mempertontonkan adegan saling serang secara pribadi mengada-ada. Debat kedua capres memang seru dan panas, tapi publik tahu semua masih berlangsung di koridor yang benar. Tidak ada tendensi pribadi dari Anies dan Ganjar saat menyerang Prabowo. Seluruh serangan diarahkan pada kebijakan, pada gagasan Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Benar bahwa Anies dan Ganjar ingin menjatuhkan Prabowo. Keduanya pun ingin saling menjatuhkan, dan itulah esensi debat. Yang penting, cara yang ditempuh benar, tidak menyentuh ranah personal, urusan pribadi, tidak menjebak, dan itulah yang ditunjukkan di panggung debat.
Kalau memang Jokowi ingin debat lebih substantif, kenapa dia tak mengusulkan perubahan format ketika anaknya, Gibran Rakabuming Raka, merusak etika perdebatan dalam debat cawapres? Kenapa Presiden seakan menganggap lumrah nafsu besar Gibran untuk menjatuhkan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dengan mengajukan pertanyaan jebakan?
Bagi Presiden, mengomentari perdebatan antarcapres amatlah tak elok. Bagi seorang Kepala Negara, membela salah satu capres yang tidak mampu menjawab pertanyaan rivalnya sangatlah tidak patut. Bagi pemimpin tertinggi, mengurusi hal teknis seperti mengusulkan perubahan format debat tidak hanya tidak elok, tak patut, tapi juga berbahaya.
Kita apresiasi KPU yang menolak usulan Jokowi.
Mengomentari, membela kandidat, dan usul format segala macam adalah urusan publik, pengamat, atau tim sukses. Karena Jokowi juga cawe-cawe, ia semakin menegaskan keberpihakan dirinya kepada Prabowo-Gibran kendati di mulut selalu berkata netral.
Tugas Presiden ialah memastikan demokrasi berjalan baik lewat pemilu yang jujur, adil, bebas dari intervensi kekuasaan. Bukan sebaliknya malah memihak salah satu kandidat yang pasti akan menyebabkan ketidakjujuran dan ketidakadilan.
Kalau keberpihakan yang diinginkan, sekalian saja Pak Jokowi masuk tim sukses Prabowo-Gibran sehingga bisa berkomentar, membela, dan mengusulkan hal-hal teknis perdebatan. Pak Presiden bahkan bisa duduk di deretan bangku pendukung lalu bersorak-sorak memberikan semangat saat debat. Jika itu adanya, kita jamin rakyat akan terhibur.
PEMBERANTASAN korupsi di Indonesia kembali diuji. Di tengah persepsi publik bahwa praktik korupsi kian mengakar, langkah penegakan hukum justru dinilai melemah.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, atau yang akrab disapa Gus Yaqut, dilaporkan mendapatkan status tahanan rumah.
RAMADAN telah berlalu dan kini seluruh umat Islam di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved