Bansos bukan Bantuan Jokowi

PROSES penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan para pejabat pemerintahan, termasuk Presiden Joko Widodo, kembali menuai kontroversi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN mengeklaim bantuan sosial yang dibagi-bagikan pemerintah merupakan andil Jokowi.

Sebagai ucapan terima kasih kepada Jokowi, Zulhas pun kemudian mengajak masyarakat agar memilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Jokowi pada Pilpres 2024. Selain itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran tersebut berargumen pendistribusian bansos tidak boleh ditunda karena kesulitan yang tengah dihadapi masyarakat.

Pernyataan Zulhas tentu saja membuat banyak kalangan, baik politisi maupun nonpolitisi, meradang. Sebut saja capres Anies Baswedan, politikus PDI Perjuangan Arya Bima, hingga Alissa Wahid, putri Presiden Abdurrahman Wahid. Mereka secara keras mengingatkan terkait klaim Zulhas itu dengan menegaskan bahwa bansos maupun BLT yang disalurkan Jokowi dan elite-elite pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 merupakan uang APBN dari rakyat Indonesia.

"Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu dari rakyat Indonesia yang sudah bisa bayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera," tegas Anies Baswedan.

Pernyataan para tokoh publik tersebut hanya menguatkan bahwa bansos maupun BLT yang dibagi-bagikan saat ini dan tahun-tahun sebelumnya bukan karena kebaikan satu-dua pejabat. Apalagi, pada awal memerintah di periode pertama, Jokowi pernah mengkritik bansos. Kata Jokowi waktu itu, bantuan sosial dalam bentuk uang tunai membuat rakyat manja dan tidak mendidik.

Sebenarnya pembagian bansos dan BLT kepada masyarakat miskin bukan sesuatu hal yang haram. Apalagi, daya beli masyarakat saat ini begitu lemah karena sejumlah hal, termasuk kekurangkreatifan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Tentu, pembagian bansos dan BLT bagaikan seteguk air di tengah rasa dahaga masyarakat akan kesejahteraan dan kehidupan yang layak.

Dipastikan BLT El Nino, bansos beras, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar yang bakal digulirkan pemerintah pada tahun ini merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi publik luas.

Yang dipersoalkan ialah penyaluran bansos ini justru dimanfaatkan elite politik penguasa sebagai alat tukar kekuasaan untuk ajang elektoral Pilpres 2024. Bahkan, para elite ini memunculkan kesan bansos bakal dihapus apabila capres tertentu tidak terpilih pada pilpres nanti. Ini tentu menyesatkan publik.

Para elite seharusnya sadar, dengan semakin banyaknya alokasi bansos yang dialirkan pemerintah, justru semakin menunjukkan apabila pemerintahan ini tidak kreatif mengatasi persoalan kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah saat ini justru terkesan semakin memelihara kemiskinan.

Kalaupun Jokowi dan elite-elite pendukung Prabowo-Gibran ingin bansos dan BLT segera disalurkan, biarlah Kementerian Sosial dengan jajarannya yang mengurus langsung distribusinya. Menteri Sosial Tri Rismaharani yang paling bertanggung jawab dalam pengalokasian bansos ini malah seperti tidak terihat batang hidungnya.

Seharusnya Presiden bertugas mengatasi kemiskinan secara makrostruktural, bukan sampai membagi-bagikan bansos langsung hingga ke warga. Jokowi juga tak perlu khawatir Menteri Risma memolitisasi bansos. Kecuali, sejak awal penyaluran bansos ini memang dirancang demi meningkatkan elektabilitas calon yang amat dekat dengan kekuasaan ketimbang menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin.