Headline

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.

Menunggu Debat Penuh Manfaat

18/12/2023 21:00
Menunggu Debat Penuh Manfaat
Ilustrasi MI(MI/Seno)

SETELAH berhasil menyelenggarakan debat perdana, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar debat kedua capres-cawapres yang bakal bertarung pada Pilpres 2024. Debat kedua dari rencana lima kali perhelatan itu dilangsungkan pada Jumat (22/12) mendatang.

Sesuai dengan jadwal, debat kali ini bakal menghadirkan para cawapres dari ketiga pasangan yang bakal bertarung. Topik yang bakal menjadi tema debat ialah ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Dengan persoalan ekonomi yang kini sedang dihadapi masyarakat, publik tentu menginginkan bagaimana cawapres sebagai bagian dari capres bisa menjelaskan rasionalitas dari tawaran mereka untuk menyelamatkan ekonomi negara ini. Bukan sekadar berjanji memberi tawaran makan dan minum gratis atau meningkatkan pendapatan per kapita setinggi langit, tapi tidak jelas bagaimana cara mewujudkannya.

Masyarakat ingin mendapatkan pencerahan bagaimana ketika terpilih, para pemimpin negara ini bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% di tengah situasi perekonomian dunia yang tidak baik-baik saja. Atau, bagaimana mendatangkan investor di sektor manufaktur, baik lokal maupun asing, di tengah investasi di sejumlah sektor industri yang masih lesu, bahkan ada yang tutup total.

Masyarakat tentu sangat berharap pemerintah mendatang bisa membuat arah kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah lemahnya struktur ekonomi yang diwariskan era saat ini. Apalagi, saat ini kita tengah menghadapi persoalan arah pembangunan infrastruktur yang belum sejalan dengan industrialisasi dan penurunan biaya logistik.

Karena itu, calon pemilih tentunya ingin pemerintah mendatang bisa secara konkret mendorong sumber ekonomi baru yang lebih berkualitas dengan tetap menyempitkan angka ketimpangan dan mengurangi jumlah masyarakat rentan.

Jika berkaca pada pelaksanaan debat perdana, publik atau calon pemilih tentu berharap para cawapres secara gamblang bisa menunjukkan kualitas mereka dalam berargumentasi menjawab pertanyaan dari panelis ataupun menyanggah pernyataan kandidat lainnya. Bukan hanya menunjukkan gestur tubuh dan mimik meledek untuk sekadar lari dari substansi pertanyaan.

Apalagi, kemudian sampai mengeluarkan pernyataan yang biasa digunakan sebagai umpatan setelah tidak mampu berargumen atau berkelit dari serangan ketika debat sedang dilakukan.

Debat kedua itu sekaligus sebagai ajang pembuktian, apakah seorang cawapres layak mendampingi presiden apabila nantinya terpilih, atau hanya ban serep dan manut saja apa kata elite yang mengusungnya. Dengan begitu, para calon pemilih, termasuk yang belum menentukan pilihan mereka (undecided voter) pun bisa tahu siapa yang bakal mereka pilih untuk menghindari negara ini dari keterpurukan.

Publik kini mulai merasakan manfaat debat. Jangan sampai atmosfer positif ini dikotori inflasi gimik, tapi defisit kualitas. Pemilih kini sudah tahu itu semua.



Berita Lainnya
  • Jalan Abu-Abu Status Tahanan Rumah

    24/3/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Indonesia kembali diuji. Di tengah persepsi publik bahwa praktik korupsi kian mengakar, langkah penegakan hukum justru dinilai melemah.

  • Privilese di KPK

    23/3/2026 05:00

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, atau yang akrab disapa Gus Yaqut, dilaporkan mendapatkan status tahanan rumah.

  • Memancarkan Takwa ke Sesama Manusia

    21/3/2026 05:00

    RAMADAN telah berlalu dan kini seluruh umat Islam di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri.

  • Peradilan Koneksitas untuk Penyiram Air Keras

    20/3/2026 05:00

    PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar. 

  • Ujian Pengendalian Diri

    19/3/2026 05:10

    Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.

  • Kematangan Toleransi

    18/3/2026 05:00

    DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

  • Korupsi tak Kunjung Henti

    17/3/2026 05:00

    TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.

  • Ujian HAM dan Demokrasi untuk Negara

    16/3/2026 05:00

    Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone

  • Antisipasi Tepat, Mudik Selamat

    14/3/2026 05:00

    GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.

  • Merawat Optimisme Publik lewat Mudik

    13/3/2026 05:00

    BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.

  • Negara Hadir untuk Menenangkan

    12/3/2026 05:00

    PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

  • Napas Panjang Antisipasi Perang

    11/3/2026 05:00

    Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.

  • Menajamkan Sistem Pengawasan

    10/3/2026 05:00

    LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Menjaga Tunas Bangsa

    09/3/2026 05:00

    NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.

  • Cegah Panik Amankan Mudik

    07/3/2026 05:00

    TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.

  • Sanksi Korupsi yang Menjerakan

    06/3/2026 05:00

    PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal