Cabut Pasal Tirani untuk Jakarta

DRAF Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) telah menghadirkan mimpi buruk bagi publik. Terselip substansi jahat, persisnya di Pasal 10 ayat 2 RUU DKJ yang jika disahkan bakal merenggut hak warga dalam memilih pemimpin mereka.

Draf pasal itu menyebutkan gubernur dan wakil gubernur diangkat dan diberhentikan oeh presiden dengan menimbang usul dan pendapat DPRD. Bila pasal itu tidak dicegah, warga Jakarta yang terbiasa dengan tradisi berdemokrasi dengan memilih pemimpin, nantinya hanyalah penonton. Mereka tidak bisa lagi ikut menentukan sosok yang akan menjadi nakhoda Jakarta.

Pasal 10 ayat 2 RUU DKJ jelas tidak akan menyehatkan apalagi menghidupkan demokrasi. Aturan itu harus dikatakan sebagai pembajakan politik. Proses sirkulasi kepemimpinan diambil alih demi kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Melalui forum ini, kita mendesak seluruh fraksi di DPR untuk mencabut draf pasal tirani itu dari RUU DKJ. pasal itu rawan menjadi alat abuse of power, penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Kita serukan pula kepada kelompok prodemokrasi untuk bersama-sama menolak wacana presiden memilih langsung gubernur Jakarta.

Suara masyarakat haruslah didengar oleh para pembuat kebijakan, pantang diabaikan, apalagi disingkirkan. Selama Indonesia masih mengaku sebagai negeri demokrasi, mekanisme untuk mendengar dan mrespons masukan masyarakat wajib dikedepankan.

DPR yang menggulirkan RUU DKJ ini harus senantiasa membuka ruang untuk mendengar suara rakyat. para pemangku kepentingan harus bisa memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang dilayani.

Jakarta memang membutuhkan undang-undang bila kelak tidak lagi menjadi ibu kota negara. Keberadaan RUU DKJ dimaksudkan akan menjadi landasan hukum sehingga Jakarta bisa menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Kekhususnan Jakarta harus diberikan karena dibutuhkan tenaga untuk menyelesaikan persoalan yang mendasar seperti banjir hingga kemacetan.

Sebagai payung hukum, ia baik selama tidak diikuti hasrat culas mengebiri hak pilih publik. Persoalannya, wacana menghapus pilkada Jakarta yang menyelinap melalui pasal di RUU itu bakal mengubah substansi payung hukum sebagaimana alasan di awal. pemberangusan hak warga dalam memilih calon orang nomor satu di Kota Jakarta ialah substansi penting yang bisa menggugurkan segala maksud baik itu.

Ditengah sinisme yang merajalela terhadap praktik kekuasaan, menggegolkan RUU yang mengebiri hak publik ibarat menyiram bensin di api yang membara. Karena itu, RUU itu harus ditolak selama masih mencantumkan usulan penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden.

Rakyat sudah paham dan muak dengan politik yang bekerja secara menyelinap seperti sekarang ini. jangan biarkan penumpang gelap menunggangi demokrasi. Hentikanlah pembajakan politik. jangan karena demi kuasa semua direkayasa.