Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
MASA kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Indonesia 2024 bakal dimulai besok dan berlangsung hingga 10 Februari 2024. Selama kampanye berlangsung, isu yang paling memmbetot perhatian ialah soal netralitas, terutama netralitas para aparatur sipil negara (ASN). Sebab, di lapangan mulai dikeluhkan adanya oknum-oknum ASN yang tidak tegak lurus pada undang-undang.
Mengapa netralitas ASN itu penting? Netralitas ASN sangat diperlukan demi terwujudnya iklim politik yang berkualitas dan taat azas. Netralitas ASN juga berfungsi menjaga profesionalitas jajaran birokrasi pemerintahan. Meski ASN sendiri sejatinya memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung, tapi di saat bersamaan mereka ialah pelayan publik yang mesti menegakkan profesionalitas.
ASN juga harus netral untuk memastikan calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama, mencegah intervensi yang tidak adil, serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta pemilu.
Selain itu, netralitas ASN juga dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik guna mencegah munculnya spekulasi bahwa pemilihan dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Untuk menjamin netralitas ASN, negara telah mengatur hal tersebut. Netralitas ASN telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.
Di sisi lain, selama masa kampanye ini menjelang pemilihan umum kelima ini, publik tentunya berharap adanya kampanye yang penuh adu gagasan para kandidat, baik para calon anggota legislatif maupun para capres-cawapres. Para pelaku demokrasi itu mesti menghindari kampanye yang bersifat adu gas-gasan.
Tiga kandidat calon presiden, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuning Raka, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD maupun pendukung mereka jangan lagi melakukan kampanye hitam atau black campaign.
Setiap pasangan diharapkan menunjukkan cara-cara yang baik dan elegan dalam memenangi Pilpres 2024 kali ini. Tidak ada lagi saling melempar hoaks untuk menjatuhkan pasangan lain atau mengadu domba masyarakat. Bersihkan kampanye pilpres 2024 ini dari hoaks yang bisa memicu suasana panas. Jangan ada lagi kampanye pilpres yang penuh fitnah seperti yang terjadi pada Pemilu dan Pilpres 2014 maupun 2019 lalu.
Mari sama-sama tunjukkan prestasi dan gagasan untuk menegakkan demokrasi yang sehat dan berkualitas di negeri ini.
PEMBERANTASAN korupsi di Indonesia kembali diuji. Di tengah persepsi publik bahwa praktik korupsi kian mengakar, langkah penegakan hukum justru dinilai melemah.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, atau yang akrab disapa Gus Yaqut, dilaporkan mendapatkan status tahanan rumah.
RAMADAN telah berlalu dan kini seluruh umat Islam di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved