Netralitas Pejabat Manis di Bibir

DALAM sebuah jamuan makan siang dengan tiga bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk bersikap netral pada pemilu mendatang. Dalam pertemuan itu, kata Anies, Jokowi bahkan mengaku telah mengumpulkan para penjabat kepala daerah, juga akan mengumpulkan aparat TNI dan Polri, untuk menegaskan lagi soal netralitas tersebut.

Namun, di tengah kabar baik itu, beredar video singkat terkait Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Paiman Raharjo yang diduga sedang memimpin rapat membahas dukungan kepada calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam video itu, di hadapan para peserta rapat, mereka menegaskan kesepakatannya untuk membantu memenangkan putra sulung Jokowi itu pada pemilu di 2024.

Paiman membenarkan video tersebut. Namun, dia berkilah bahwa kehadirannya di situ bukan sebagai Wamendes, melainkan sebagai Ketua Relawan Sedulur Jokowi. Apa pun argumennya, kehadiran seorang wakil menteri yang notabene merupakan pejabat negara di forum terkait pemilu, tentu menyinggung rasa keadilan.

Ketika seorang wamen diambil sumpahnya oleh presiden, dia adalah pejabat negara yang harus memperhatikan kepentingan seluruh anak bangsa, bukan hal-hal lain yang bukan menjadi urusannya, termasuk juga partainya jika memang ia anggota parpol.

Paiman, yang merupakan akademisi dan juga mantan rektor sebuah universitas swasta ternama, semestinya juga paham mengenai hal itu. Agak sulit diterima akal sehat bila seorang wakil menteri berkampanye di depan publik sambil mengatakan kehadirannya di situ dalam kapasitas yang lain.

Betapa pun pintarnya mengolah argumentasi, sulit disembunyikan adanya <i>double standard<p>. Makanya, harian ini berkali-kali mengingatkan, jika ingin menjadi jurkam atau tim sukses pasangan capres-cawapres, para pejabat negara sebaiknya mengundurkan diri agar tidak bias.

Netralitas birokrasi adalah kunci bagi <i>good governance<p>. Anehnya, di tengah semangat reformasi yang semetinya terus dijaga dan digaungkan, kehendak itu belum menjadi komitmen kuat para aparat negara. Padahal, dalam jamuan makan siang itu, Presiden telah tegas menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas. Entah apakah komitmen itu sekadar slogan atau barangkali Paiman ingin menjilat sekaligus menjerumuskan majikannya? Silakan publik yang menilai.

Sudah saatnya kita perlu meletakkan dasar-dasar bernegara yang lebih benar, modern, dan beradab, serta membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bukan mengisinya dengan aparat-aparat birokrasi yang penuh kolusi, korupsi, dan nepotisme. Upaya menciptakan kualitas pemilu tergantung netralitas penyelenggara pemilu dan aparat pemerintahan. Presiden Jokowi harus membuktikan para pembantunya tidak cawe-cawe memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.