LONJAKAN kasus positif covid-19 yang terjadi di Inggris menjadi perhatian Indonesia. Kasus covid-19 kembali meledak di Inggris. Padahal, cakupan vaksinasi di negara itu telah melebihi 70% jumlah penduduk.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya kini terus mengamati perkembangan situasi covid-19 di Inggris. "Kami sudah lihat di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan, yaitu AY.4.2," katanya dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, kemarin.
Dalam sepekan terakhir, Inggris mencatatkan kenaikan kasus baru positif covid-19. Data yang dipublikasi pemerintah setempat pada Sabtu (23/10) mencatat ada sebanyak 333.465 orang terjangkit virus itu dalam sepekan terakhir. Tembus 50 ribu kasus sehari.
Jumlah itu naik 15% jika dibanding dengan sepekan sebelumnya dan tertinggi dalam tujuh hari berturut-turut sejak 21 Juli 2021. Namun, kendati kasus positif melonjak, pemerintah Inggris menyatakan jumlah pasien rawat inap dan kematian tetap rendah, berkat dukungan program vaksinasi yang cukup tinggi.
Kasus covid-19 di Inggris menebalkan dugaan virus korona tidak pernah hilang kendati penyebarannya di Tanah Air mulai melandai. Ia terus menebar ancaman. Karena itu, jangan pernah lengah. Kemarin, pasien terkonfirmasi positif bertambah sebanyak 460 kasus dan kumulatifnya, atau jumlah pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama mencapai 4.240.479 kasus.
Pemerintah jangan pernah lelah, apalagi lengah, untuk mengingatkan masyarakat agar terus waspada dan mempertahankan disiplin protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan.
Berkaca pada kasus yang terjadi di Inggris, vaksinasi terbukti menjadi faktor penting untuk menekan risiko kematian. Kendati Indonesia masuk 10 negara terbaik dalam akselerasi vaksinasi, hingga saat ini cakupan vaksinasi nasional belum meraih angka 70%, sebagai prasayarat menciptakan kekebalan komunal.
Pemerintah sudah mencanangkan target 70% penduduk sudah divaksinasi covid-19 pada akhir tahun ini. Karena itulah vaksinasi masyarakat dilakukan dari pintu ke pintu untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses.
Indonesia menargetkan sasaran vaksinasi berada di angka 208.265.720 orang. Hingga kemarin, penerima vaksin dosis pertama lebih dari 113 juta orang, penerima vaksin dosis kedua lebih dari 68 juta orang, dan penerima vaksin ketiga lebih dari satu juta orang.
Oleh karena itu, penting bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin untuk menyegerakan vaksinasi. Pemerataan vaksinasi juga harus terus didorong, terutama untuk menjangkau kelompok rentan seperti lansia, orang dengan komorbid, ibu hamil, anak, dan remaja.
Bagi warga yang telah divaksin, sebaiknya tetap disiplin memakai masker dan menghindari kerumunan. Selain tetap mematuhi prokes, mobilitas manusia pun perlu dibatasi apalagi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Jangan sampai liburan panjang menjadi pemicu gelombang ketiga covid-19.
Dalam kaitan mengantisipasi liburan panjang itulah dipahami kebijakan pemerintah yang mewajibkan penumpang pesawat lolos tes PCR. Presiden Joko Widodo patut diapresiasi karena mendengarkan keberatan masyarakat atas syarat PCR tersebut.
Presiden memerintahkan harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu. Masa berlaku tes PCR juga diperintahkan Presiden untuk diperpanjang menjadi 3X24 jam. Pada satu sisi perintah Presiden Jokowi diacungi jempol. Namun, pada sisi lain muncul pertanyaan, apa saja kerja para menteri sampai-sampai soal PCR saja harus Presiden yang turun tangan?
Berkaca dari ledakan kasus covid-19 di Inggris, bukan sekadar antisipasi masuknya virus korona varian baru, semua pihak diminta bekerja sama dan konsisten menjalankan kebijakan yang ada dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab.
