Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA isu besar yang sempat menggantung terkait layak tidaknya vaksin covid-19 buatan Sinovac digunakan di Indonesia, yakni tentang kehalalan vaksin dan izin kedaruratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), kini sudah menemukan kejelasan.
Kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan secara resmi penetapan fatwa halal terhadap vaksin covid-19 tersebut. MUI dengan tegas menyebut vaksin yang diproduksi perusahaan asal Tiongkok itu suci dan halal. Dengan demikian, vaksin covid-19 Sinovac boleh digunakan umat Islam sepanjang terjamin keamanan dari ahli yang kredibel dan kompeten.
Di saat hampir bersamaan, kemarin, Badan POM juga resmi mengeluarkan izin darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin covid-19 buatan Sinovac.
Dalam satu pertimbangan yang didasarkan pada standar WHO, Badan POM menilai telah terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari vaksin tersebut untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati penyakit atau keadaan serius yang disebabkan oleh covid-19.
Berdasarkan hasil uji klinis fase ketiga di Bandung, efikasi vaksin Sinovac mencapai 65,3%. Angka itu melampaui syarat minimal dari WHO sebesar 50%.
Dua keputusan tersebut jelas memiliki makna yang amat penting dalam upaya negara ini keluar dari krisis pandemi covid-19. Vaksin memang bukan dan tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk memutus rantai penyebaran virus korona itu. Akan tetapi, sudah sepatutnya pula kita ‘merayakan’ keluarnya kelayakan secara medis maupun teologis penggunaan vaksin itu sebagai tungku pembakar optimisme kita yang mungkin mulai meredup.
Sepuluh bulan sudah kita dihantam covid-19. Alih-alih mereda, sampai hari ini peningkatan angka penularan covid-19 malah kian menanjak. Beragam aturan pembatasan sosial dengan segala istilah dan modifikasinya sudah dilakukan, tetapi penyebaran virus belum juga mampu diredam.
Semua pihak menyatakan ingin virus segera menjauh, tetapi mereka pula yang sering mengkhianatinya sendiri. Pemerintah acap tak tegas, tidak jarang pula membuat regulasi atau pernyataan yang kontradiktif. Di lain sisi, tingkat kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan makin ke sini makin rendah.
Karena itu, perkembangan positif tentang vaksin mestinya bisa kita nilai sebagai peletup semangat baru. Kelancaran pengadaan vaksin kita harapkan dapat berlanjut hingga proses vaksinasinya nanti.
Besok, Indonesia akan memulai proses vaksinasi dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin pertama. Kita tentu berharap proses vaksinasi pertama dan seterusnya dapat berjalan lancar.
Keputusan izin dari Badan POM dan MUI semestinya juga sekaligus menjadi momentum mengakhiri polemik tentang halal-haram maupun efektif tidaknya vaksin Sinovac itu dalam membentengi tubuh dari serangan virus. Virus tidak bakal hilang dengan terus berpolemik. Virus akan lenyap ketika semua elemen bangsa ini kompak dan punya spirit optimisme yang sama.
Namun, sekali lagi mesti kita ingatkan, hari pertama penyuntikan vaksin tersebut semestinya tidak malah menjadi titik balik upaya keras kita melawan covid-19 selama ini. Vaksin tidak akan menjadi juru selamat jikalau kita terlalu mengglorifikasinya dan di saat yang sama justru melupakan protokol kesehatan.
Artinya, vaksin dan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan) tetaplah harus berjalan seiring. Pun dengan pemerintah, dimulainya vaksinasi bukanlah alasan untuk mengabaikan atau melonggarkan sisi-sisi yang lain. Dengan begitu, kita punya bekal optimisme untuk memulai vaksinasi.
KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved