DINAS Kesehatan DKI Jakarta mengidentifikasi adanya klaster perkantoran. Sejauh ini sudah ditemukan dua kasus positif covid-19 yang terjadi di perkantoran.
Selain dua perkantoran yang disebutkan Pemprov DKI, karyawan di empat kantor pusat juga terkonfirmasi positif covid-19. Selain perkantoran, terjadi penularan di sejumlah perindustrian.
Sejak awal pemerintah menyadari bahwa tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya o rang merupakan faktor risiko penularan yang perlu diantisipasi. Meski sadar, pemerintah dihadapkan pada dilema meliburkan kantor atau membiarkan perekonomian tetap berdenyut.
Pilihan pemerintah sangat jelas, mengendalikan penyebaran covid-19 dan tetap membiarkan perekonomian bergerak. Karena itulah, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 20 Mei mengeluarkan keputusan tentang panduan pencegahan dan pengendalian covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri.
Panduan sudah sangat terang benderang. Misalnya, memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis; mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja, serta setiap keluar rumah.
Harus tegas dikatakan bahwa panduan yang dibuat memang baik adanya. Baik di atas kertas tentunya. Persoalannya ialah apakah panduan itu tegak lurus dijalankan atau tidak.
Di dalam keputusan Menteri Kesehatan dikatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasai pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian covid-19 di perkantoran dan industri. Artinya, pemerintah dalam setiap strata itu harus memastikan perkantoran dan industri menjalankan seluruh panduan.
Terus terang, pengawasan di setiap strata pemerintahan masih sangat lemah sekalipun Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah melakukan sidak ke 2.696 perusahaan selama periode 8 Juni hingga 23 Juli. Mungkin saat sidak dilakukan, semua perusahaan mematuhi panduan yang ada, tapi setelah sidak, dilonggarkan lagi.
Contoh sederhana soal penggunaan masker. Mestinya masker tetap dipakai dengan benar pada saat berbicara di dalam rapat. Praktiknya, kebanyakan orang melepas masker saat bicara, masker ditaruh di leher. Masker bukannya menutup hidung dan mulut, melainkan menutup dagu dan leher.
Jangankan pengawasan perkantoran dan perindustrian secara ketat. Para pejabat saat tampil di televisi juga mempertontonkan tabiat buruk soal penggunaan masker tidak pada tempatnya itu.
Perkantoran dan perindustrian menjadi klaster baru penyebaran covid-19 karena terjadi pembiaran dengan kesadaran penuh. Ada pembiaran yang dilakukan pejabat, ada pula pembiaran yang dilakukan manajemen di perkantoran dan perindustrian.
Ancaman untuk menutup perkantoran dan perindustrian setelah diketahui terjadinya penularan covid-19 tidaklah efektif. Jauh lebih efektif jika pemerintah dan manajemen perusahaan konsisten menjalankan seluruh panduan yang sudah dibuat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Jumat (24/7) mengancam bakal mencabut izin operasional perusahaan yang diketahui lalai dalam penerapan protokol kesehatan. Menurut Riza, pembatasan jumlah pegawai maksimum 50% yang masuk kantor kerap diabaikan perusahaan. Sudah tahu ada pelanggaran, kok tetap dibiarkan, Pak Wagub?
Pemerintah harus serius, sangat serius, mencegah perkantoran menjadi klaster baru penularan covid-19. Ruangan dengan sirkulasi udara tertutup menjadikan perkantoran sebagai arena yang rentan penularan. Karena itu, protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan kepadatan orang dalam ruangan wajib diterapkan, jangan ditawar-tawar lagi.
