Eksekusi Mengatasi Problem Pangan

KELAPARAN di lumbung pangan. Tiba-tiba negeri ini diingatkan lagi oleh ironi itu setelah kemarin Asia Development Bank (ADB) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) merilis laporan bertajuk Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045.

Salah satu bagian dari laporan itu menyebutkan bahwa terdapat 22 juta orang Indonesia menderita kelaparan pada kurun 2016-2018. Itu setara dengan 90% dari jumlah orang miskin Indonesia menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru yang sebanyak 25,14 juta orang. Terjemahan bebas dari angka-angka itu ialah 9 dari 10 orang miskin di Indonesia mengalami kelaparan.

Tentu itu sebuah jumlah yang tak bisa dianggap remeh. Jumlah itu, kalau memang benar dan akurat, di satu sisi merupakan tamparan keras bagi pemerintah yang selama ini telah bersusah payah membangun narasi optimisme terkait kedaulatan pangan. Namun, pada sisi yang lain, laporan ADB-IFPRI itu layak dijadikan pengingat atau alarm bahwa memang ada yang salah dalam cara kita mengelola persoalan pangan dan pertanian.

Indonesia sejatinya punya segala sumber daya untuk menjadi lumbung pangan. Negeri ini bahkan pernah mendapat predikat sebagai negara yang memiliki varian tanaman pangan paling beragam di dunia. Kesuburan tanahnya tak ada lawan.

Koes Plus sampai pernah mengiaskannya melalui sebaris bait lagu yang kemudian melegenda, "Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman." Akan tetapi, semua itu rupanya tidak serta-merta membuat warganya cukup pangan.

Terlepas dari jumlah penduduk kelaparan yang mungkin saja akan dibantah pemerintah, fakta bahwa ancaman kelaparan, krisis pangan, masih membayangi negeri ini tetap tak bisa dikelit. Fenomena stunting, gizi buruk yang masih banyak terjadi, mungkin hanya sedikit dari banyak indikasi yang bisa menunjukkan betapa jarak kita menuju ketahanan dan kedaulatan pangan masih teramat jauh.

Kesejahteraan petani yang terus mengalami stagnasi, bahkan cenderung turun, juga menjadi sebuah indikator buruknya pengelolaan sektor pertanian selama ini. Padahal, pertanian ialah instrumen utama yang mesti dioptimalkan untuk mencapai sebuah kondisi pangan yang berdaulat.

Tanpa upaya luar biasa, boleh jadi mimpi-mimpi kita di sektor pangan itu tak akan pernah terealisasi. Harus ada kebijakan-kebijakan kuat yang mendukung sektor pangan dan pertanian. Mesti ada reformasi besar-besaran bila kita ingin mencapai apa yang diproyeksikan ADB-IFPRI bahwa Indonesia akan mulai keluar dari problem kelaparan pada 2030 dan mengakhirinya pada 2045.

Ada sejumlah langkah yang direkomendasikan lembaga itu agar negeri ini dapat meloloskan diri dari jeratan permasalahan pangan sesegera mungkin. Salah satu yang layak diprioritaskan ialah pengurangan subsidi pupuk secara bertahap untuk kemudian dihapus. Anggaran itu jauh akan lebih efektif jika dialihkan untuk perbaikan research and development (R&D) pertanian, membangun infrastruktur, menguatkan program pembiayaan kepada petani, dan asuransi pertanian.

Yang tak boleh dilupakan, tetapi tampaknya tidak ada dalam rekomendasi ADB-IFPRI, ialah pengendalian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tak terkendali menjadi faktor yang memperlama proses swasembada pangan karena semakin banyak mulut yang harus diberi makan.

Namun, persoalan kita saat ini bukan pada minimnya rekomendasi, melainkan pada nihilnya eksekusi. Rekomendasi boleh saja bagus. Namun, ketika tidak ada nyali untuk mengeksekusi, sampai kapan pun kita tak akan pernah mendapatkan solusi. Nyali itulah yang kini dibutuhkan pemimpin negeri ini agar lebih sigap menyiapkan antisipasi.

Pangan ialah komoditas strategis. Hasil pengelolaan pemerintah atas pangan akan menjadi salah satu ukuran penting kinerja sebuah rezim. Sukses karena berhasil mengelola sektor pangan atau malah gagal total gara-gara tak becus mengurus pangan. Demi hal itu, kunci yang mesti dipegang Presiden Joko Widodo ialah politik pangan dan politik pertanian yang tegas serta konsisten.