Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
JANJI manis ditebar tatkala pemerintah melantik Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).
AKAN berjalan lancar dan amankah Pemilihan Umum 2024? Tentu kita berharap demikian.
Beberapa indikator itu bahkan masih sangat jauh dari target.
IBARAT pepatah ‘anjing menggonggong kafilah berlalu’. Presiden Joko Widodo pantang mundur cawe-cawe dalam perhelatan akbar Pemilihan Presiden 2024.
PUBLIK masih terus dihantui rasa cemas, menunggu apakah pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka ataukah kembali ke sistem proporsional tertutup.
KONSTITUSI mengamanatkan negara untuk melindungi keselamatan setiap warganya di mana pun berada, termasuk mereka yang mengadu nasib di negeri orang.
HAJATAN besar bangsa Indonesia yang digulirkan setiap lima tahunan kian dekat, tinggal tujuh bulan lagi.
NDONESIA tentu tidak ingin disebut bangsa yang bebal atau bangsa yang tidak bisa memetik pelajaran atau hikmah dari masa lalu.
SAAT ini, salah satu fokus perhatian publik dalam kaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 ialah putusan hasil uji materi (judicial review)
UNTUK menjadi negara besar dan maju, bangsa ini butuh keberlanjutan pembangunan
DI negara yang majemuk seperti Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara semestinya sudah final.
HASRAT cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam kontestasi demokrasi bukan hanya akan berdampak secara moral dan psikologi politik pada rakyat sebagai pemilih.
PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut harus dibatalkan.
PERNYATAAN Presiden Joko Widodo untuk tidak akan netral dan harus cawe-cawe di Pilpres 2024 telah menghinakan akal sehat rakyat.
PERNYATAAN Presiden Joko Widodo bahwa dirinya tidak akan netral dalam Pemilihan Umum 2024 dikecam sejumlah kalangan. Penegasan bahwa dia bakal cawe-cawe dinilai memalukan.
BERHIMPUN, berkoalisi hendaknya dilakukan dengan dilandasi tujuan yang jelas dan bermartabat.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
KITA harus mampu mengembalikan makna primer dari pemilihan umum, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif.
SEBAGAI penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh negara untuk membatalkan undang-undang ketika ada yang mengajukan judicial review terhadap aturan tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved