Legislator Gerindra Ingin Segera Bahas RUU Jabatan Hakim

RUU Jabatan Hakim yang sempat masuk Prolegnas Prioritas 2020 tidak terdaftar dalam Prolegnas 2021.  

Pimpinan G-20 Sepakat Bantu Pendanaan Negara Miskin Tangani Pandemi

Deklarasi KTT G-20 mencakup 21 isu yang menggambarkan tantangan perekonomian dunia, termasuk situasi pandemi. 

Inspektorat Pemda tidak Efektif di Bawah Kepala Daerah

Kemendagri telah mengusulkan penarikan organ APIP ke tingkat lebih tinggi dari lingkup yang diawasi.

Mobilitas Internasional Celah Masuknya Varian Baru Covid-19

Wapres meminta seluruh pihak terkait mulai melakukan antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang akhir tahun.

Lepas dari Label Buangan, Pengawas Internal Harus Independen

Masih banyak ditemukan APIP bukan menjadi pengawas, namun alat untuk menutupi penyimpangan di lingkungan institusi pemerintah.

Eks Bupati Lamteng Sebut Azis Syamsuddin Minta Fee 8%

Karena Dana Alokasi Khusus (DAK) Lmapung Tengah yang berhasil dicairkan hanya Rp25 miliar, artinya fee komitmen adalah Rp2 miliar.

DPR Kebut Penyelesaian Prolegnas Prioritas 2021

Berbagai isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat seperti kasus pinjaman online ilegal dan penanganan pandemi terus dikawal DPR.

Hasil Pemilu 2024 akan Sama dengan Pemilu 2019

Revisi kedua UU Pemilu dan Pilkada dibutuhkan sebagai syarat menekan dampak negatif dari sistem proporsional terbuka.

Sekjen PDIP Sebut Demokrasi Butuh Konsolidasi Ulang

PDIP menilai penataan sistem politik nasional membutuhkan amendemen UUD 1945

Presiden Jokowi Desak G-20 Setop Diskriminasi Vaksin

Selama sudah diakui dan sesuai standar WHO, semestinya vaksin, apa pun merknya, bisa diterima di negara mana saja.

Ribuan Aturan Daerah Tabrak UU Cipta Kerja

Kendati sejumlah kewenangan ditarik ke pusat, pemerintah daerah mendukung UU Cipta Kerja demi kesinambungan perekonomian daerah.

Zulhas Sebut JK Lontarkan Autokritik soal Perekonomian Umat

Setiap pihak perlu menyikapi kritik yang disampaikan JK sebagai kritik yang membangun.

Parpol Ogah Buru-Buru Tetapkan Capres dan Koalisi

Hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Gerindra terkait majunya kembali Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.

Banyak Masalah, Junimart Minta Kementerian ATR/BPN Berbenah

Konflik-konflik yang terjadi di masyarakat dengan para pengusaha di beberapa daerah menimbulkan keresahan di masyarakat

KPK Lelang Aset Mantan Wali Kota Madiun

Aset yang dilelang itu berupa tanah dan bangunan seluas 105 meter persegi di Kediri, Jawa Timur

Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Tunggu Surpres

Ada tiga fraksi di DPR belum memberikan sikap terkait ratifikasi tersebut.

Jadwal Pemilu 2024 Perlu Titik Temu Presiden dan Parpol

Semua partai politik tentu berharap kepastian jadwal pesta demokrasi sesegera mungkin.

Tragedi Pemilu 2019 Jangan Sampai Terulang

Jeda antara pemilu dan pilkada diperlukan untuk mengakomodasi pelaksanaan setiap tahapan secara substansial.

Haji Isam Disebut Minta Pemeriksa Atur Nilai Pajak PT Jhonlin

Jumlah kurang pajak PT Jhonlin seharusnya adalah Rp63,667 miliar, namun, yang diatur oleh tim pemeriksa hanya sebesar Rp10,689 miliar.

Eks Pegawai Pajak Belanjakan Uang Fee untuk Beli Tanah

KPK hanya menyidik pemberian suap pajak dari tiga perusahaan. Masih ada beberapa perusahaan lagi yang ikut memberikan commitment fee.

Merancang Ulang Masa Depan Pendidikan Tinggi Teknik: Dari Gudang Pengetahuan Menuju Kurator Peradaban

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru