Kriminolog Anggap Wajar Polisi Butuh Waktu Ungkap Tewasnya Diplomat Kemenlu

Penyidik membutuhkan waktu untuk memastikan apakah bukti-bukti dan petunjuk yang telah dikumpulkan sejauh ini mengarah pada dugaan tindak pidana atau tidak.

Gubernur Ungkap Pentingnya Ruang Ekspresi bagi Siswa di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.

Istana Pastikan tak Ada Rencana Kutip Pajak Amplop Nikah

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.

Istana Undang Megawati hingga Jokowi di HUT ke-80 RI

Pras sapaanya mengatakan belum ada konfirmasi secara resmi karena undangan masih berproses. Namun, secara informal, Prasetyo telah mendapatkan konfirmasi kehadiran mereka.

Eks Dewas KPK Perberat Vonis Zarof Ricar jadi 18 Tahun Penjara

Begitu pula dengan uang Rp915 miliar dan emas 51 kilogram yang disita dari Zarof, dinyatakan tetap dirampas untuk negara.

Istana Carikan Jalan Keluar Terbaik untuk Eks Marinir Agar jadi WNI lagi

Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menanggapi pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

DPR: Usul Pilkada Lewat DPRD Cermin Kegelisahan Publik dan Elite

Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.

Istana Tegaskan Tidak Ada Rencana Moratorium IKN

Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.

KPK: Kasus Google Cloud Beda dengan Kasus Chromebook

Asep menjelaskan kasus Chromebook terkait dengan pengadaan perangkat keras, sedangkan Google Cloud merupakan pengadaan perangkat lunak.

Pimpinan DPR Izinkan Komisi III Bahas KUHAP saat Reses

Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.

Kejagung: Riza Chalid Tidak Hadir Panggilan Pertama

Terkait apakah Kejagung akan melakukan upaya paksa untuk menghadirkan Riza Chalid, Anang mengatakan bahwa saat ini penyidik masih menjadwalkan pemanggilan

Tiga Lokasi Penting Kematian Diplomat Arya Daru Telah Ditelusuri

Ketiga lokasi itu telah ditelusuri penyidik Polda Metro Jaya. Maka itu, ia mendorong polisi segera merilis kasus kematian Diplomat Arya Daru ke publik.

Bahlil Tegaskan Tidak Ada Moratorium IKN

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Perancang Logo: Angka 8-0 Lambangkan Kesatuan-Kedaulatan

Logo HUT Ke-80 RI secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, yang menampilkan dengan jelas angka “80” berwarna merah putih.

Pemprov DKI Tegaskan tak Menutupi Proses Penyelidikan Food Station

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.

NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres

Koalisi Sipil Kritik RKUHAP Lemahkan Penyadapan dalam Ungkap Korupsi

RKUHAP berpotensi melemahkan upaya penyadapan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan saat ini, penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan pada UU KPK.

Ketua KOmisi III: Revisi KUHAP Justru Perkuat KPK

Dalam Pasal 7 Ayat 5 draf revisi KUHAP, secara eksplisit menyebutkan bahwa penyidik pada KPK dikecualikan dari koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.

DPR akan Panggil Basuki Bahas Kesiapan IKN

Komisi II DPR RI akan menggelar rapat bersama OIKN selepas masa reses DPR RI yang dimulai pada 25 Juli hingga 15 Agustus 2025.

Ijazah SMA dan Sarjana Milik Jokowi Disita Polisi

Penyidik menyita ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagai buntut tudingan ijazah palsu yang menimpanya beberapa waktu lalu.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia