Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi menyebut
Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Indonesia akan dihadiri oleh pejabat negara hingga presiden dan wakil presiden terdahulu. Ia mengaku sudah mengundang secara informal.
“Tentu, kalau undangan presiden-presiden yang sudah purna wakil presiden-wakil presiden yang sudah purna berserta dengan keluarga seperti biasa pasti insyaallah akan diundang,” ujar Prasetyo, di Kompleks Isatana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.
Pras sapaanya mengatakan belum ada konfirmasi secara resmi karena undangan masih berproses. Namun, secara informal, Prasetyo telah mendapatkan konfirmasi kehadiran mereka.
“Secara informal saya sendiri sebagai Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu yang lalu silaturahmi dengan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden-wakil presiden yang sudah purna dan juga secara lisan kami sudah menyampaikan undangan. Dan secara lisan juga beliau-beliau insyaallah jika tidak ada halangan akan berkenaan hadir,” lanjutnya.
Selain itu, Istana akan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Namun mekanismenya sejauh ini masih dalam pembahasan.
"Kepada masyarakat khalayak umum juga bisa mengikuti ketika tidak bertampung di dalam area istana itu dapat mengikuti di luar istana,” bebernya.(P-1)
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta, Rabu (13/8).
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Pras menyebut akan ada ribuan pengisi acara yang menyemarakkan upacara HUT RI. Hiburan tersebut dipilih berdasarkan masukan dari masyarakat.
Logo HUT Ke-80 RI secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, yang menampilkan dengan jelas angka “80” berwarna merah putih.
OIKN akan melakukan koordinasi dan konsultasi lebih dulu dengan pemerintah pusat perihal penyelenggaraan upacara HUT RI pada 17 Agustus 2025.
(Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan masih akan mengevaluasi tim yang akan tampil dalam upacara peringatan HUT RI ke-80 pada 17 Agustus nanti.
"Bukan perkara Roblox-nya, apapun itu kita coba berusaha melindungi diri kita semua, bangsa kita, terutama generasi-generasi muda dari pengaruh-pengaruh tindak kekerasan,"
Dia juga menekankan bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak Presiden selaku kepala negara yang kewenangannya diatur oleh konstitusi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menanggapi pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved