Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan antara 158 hingga 168 sentimeter dan termasuk dalam ras mongoloid.
Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian memantau langsung perkembangan pencarian dua remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh KontraS
Transformasi menuju ekonomi hijau adalah sebuah keniscayaan yang profitabel.
Sejak Januari hingga September 2025, tercatat 32 permohonan penundaan/pembatalan penerbitan paspor RI yang diduga pekerja migran Indonesia non-prosedural.
Ia menambahkan, proses transfer ini menjadi bukti kredibilitas Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional di bidang hukum.
Koalisi juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan penyelidikan secara serius. Menurut Isnur, hal itu penting untuk menjaga kredibilitas lembaga kepolisian.
Djamari menekankan pentingnya kesiapan personel TNI dalam menjaga keamanan nasional, terutama di wilayah Papua yang kerap diwarnai ketegangan.
Menurut Muslim, kiprah Soeharto dalam sejarah perjuangan bangsa tidak bisa dipandang sebelah mata.
Usman menyoroti status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas hingga akhir kekuasaannya.
Polri berhasil menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi kerugian negara dari penyelewengan ekspor.
Deolipa menyinggung laporan keuangan lima tahun yang menunjukkan keuntungan perusahaan.
Presiden IPL Petrus R Golose menjelaskan bahwa Indonesia banyak belajar dari Estonia.
Pihaknya akan mengirim surat kepada Adhi Karya secara resmi untuk meminta pembongkaran.
Menurutnya, seluruh proyek yang telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pra-feasibilty study) akan diselesaikan tahun ini agar bisa mulai konstruksi pada 2026.
Jatah itu merupakan imbal balik lantaran anggaran untuk proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR-PKPP telah dinaikkan hingga 147% dari yang semula hanya Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.
PT MMS menyebut barang yang diekspor sebagai Fatty Matter. Sehingga tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk dalam larangan dan pembatasan (Lartas) ekspor.
Fickar juga berharap, pascaputusan tersebut para teradu diharapkan bisa melakukan introspeksi ke depannya. Jangan sampai para teradu, kata dia, mengulangi kesalahan kembali.
Kim mengaku hasilnya sering tidak akurat.
Uang pemerasan ini merupakan hasil potongan tambahan anggaran Provinsi Riau pada 2025. Total, Pemprov Riau mendapatkan Rp177,5 miliar, dari sebelumnya Rp71,6 miliar.
Menurut Tanak, penyelidikan penting untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hukum dalam proyek itu. Itu, lanjutnya, bisa jadi penegas atas pernyataan Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved