KPK Gelar OTT di Jakarta, Direksi BUMN dan Swasta Ditangkap

Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.

OTT KPK Menyeret Inhutani V

Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.

9 Orang Ditangkap dalam OTT KPK di Jakarta

Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.

Ini Bukti Pentingnya Perlindungan dari Potensi Musibah Bagi Pelaku Usaha

Ganti rugi atas musibah yang dialaminya, pelayanan yang baik dan mudah, serta nilai klaim yang sesuai.

Gibran Antar Langsung Undangan Upacara HUT ke-80 RI ke Kediaman Try Sutrisno

Wapres disambut langsung oleh Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno.

Percepat Transisi Energi di Sektor Transportasi, Pemerintah Dinilai Perlu Beri Stimulus

Insentif tersebut bisa menjadi katalis transformasi sistemik, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, pembangunan industri hijau, hingga fondasi ekonomi rendah karbon di masa depan.

AHY Bantah Video Menarasikan tak Salaman dengan Gibran

AHY enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Gibran sangat baik.

Eks Ketua KPK Abraham Samad Siap Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi Hari Ini

Abraham menduga pelaporan terhadap dirinya upaya untuk mengkriminalisasi. Termasuk, membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

KPK Duga Permintaan Uang Suap Dana Hibah Dijembatani Pihak Tertentu

Tiga saksi itu merupakan pihak swasta yakni Fujika Senna Oktavia, Fitriyani Nugroho, dan Mochamad Riza Ghozali. Pemeriksaan dilakukan di luar Jakarta.

KPK Sebut Korupsi Kuota Haji Melenceng dari Niat Baik Jokowi Percepat Antrean

Jokowi berhasil mendapatkan tambahan 20 ribu kuota haji untuk mempercepat antrean. Mayoritas kuota itu harusnya diberikan ke haji reguler.

KPK Ungkap Korupsi Kuota Haji Berawal dari Permintaan Asosiasi

Para asosiasi itu lebih mengutamakan mendapatkan kuota haji khusus, ketimbang reguler. Namun, pemerintah harus memberikan 92 persen kuota tambahan ke antrean haji reguler.

Bantah Kubu Yaqut, KPK Sebut Ahli Menegaskan Pembagian Kuota Haji Langgar Undang-Undang

Kubu Yaqut mengeklaim bahwa pembagian kuota haji merupakan diskresi Menteri Agama, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umah.

Kasus Prada Lucky, Legislator Minta Jangan Alih-alih Pembinaan Tapi Kebablasan

Hasanuddin mengatakan lingkungan militer memang keras. Namun, sejak 1974 telah dikeluarkan instruksi yang melarang hukuman fisik berupa pemukulan atau penyiksaan.

Nurul Azizah Istri Pratama Arhan Datangi Bareskrim Polri, Laporkan Kasus Fitnah

Andre Rosiade mengatakan anaknya akan datang langsung ke Bareskrim Polri meluapkan akun TikTok dengan nama @ibaratbradprittt.

Anggota Paskibraka untuk HUT ke-80 RI Masih Ada yang Grogi?

Pras menyebut para peserta upacara masih beradaptasi dalam gladi kotor ini. Ia juga telah mengantongi beberapa catatan mengenai jalannya gladi kotor secara menyeluruh.

Berkaca dari Tewasnya Prada Lucky, TNI harus Evaluasi Pembinaan Senior–Junior

Khairul menjelaskan TNI juga harus melakukan penguatan kepemimpinan mikro dan pengawasan langsung di level kompi dan peleton. Pasalnya, di sana kehidupan sehari-hari prajurit berlangsung. 

Ada Pertunjukan Rahasia di Gelaran Upacara HUT ke-80 RI di Istana? Prasetyo Hadi Buka Suara

Pras menyebut akan ada ribuan pengisi acara yang menyemarakkan upacara HUT RI. Hiburan tersebut dipilih berdasarkan masukan dari masyarakat.

Perwira Terlibat di Kasus Kematian Prada Lucky Sangat Disesalkan

Seorang komandan menjadi pengawas dan memberi arahan bagi prajurit di bawahnya. Tetapi justru terlibat kejahatan dalam kasus kematian Lucky.

Legislator Desak Pengungkapan Motif Pelaku Aniaya Prada Lucky

Dia juga mempertanyakan pelaku yang jumlahnya mencapai 20 orang. Ia meminta penjelasan lengkap peristiwa tersebut.

Sengketa Tapal Batas Kampung Sidrap, Kemendagri Masih Tunggu Laporan

Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Buku dan Peradaban Bangsa

Tantangan Hilirisasi Pertanian

Bahaya Cengkeraman Framing di Zaman Artificial Intelligence