Israel Makin tak Memanusiakan Warga Palestina

FORUM Keadilan dan Demokrasi (Justice and Democracy Forum/JDF) Asia Pasifik mengecam keras pengesahan undang-undang oleh Israel yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina. JDF Asia Pasifik juga mendesak langkah konkret komunitas internasional untuk menghentikan implementasinya.

Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat menilai kebijakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, termasuk bertentangan dengan Konvensi Jenewa Keempat serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

“Pengesahan undang-undang ini adalah bentuk eskalasi kebijakan yang tidak hanya mengancam kehidupan manusia, tetapi juga merusak tatanan hukum internasional. Dunia tidak boleh diam terhadap praktik yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Jazuli tegas.

Baca juga : Tragedi Anak-Anak Gaza: Dari Harapan hingga Kehilangan

JDF Asia Pasifik menilai kebijakan tersebut mencerminkan praktik diskriminatif yang semakin menguat terhadap rakyat Palestina, sekaligus berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan dan menghambat upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan.

Organisasi itu juga mengingatkan bahwa langkah tersebut dapat memicu instabilitas yang lebih luas, tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga berdampak pada keamanan global.

Sebagai upaya respons, JDF Asia Pasifik mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mekanisme internasional lainnya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur guna menghentikan implementasi undang-undang tersebut.

Baca juga : LSM: Israel Tahan 198 Jasad Warga Palestina yang Tewas selama 2024

Selain itu, mereka juga meminta pembatalan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar rakyat Palestina, termasuk mendorong pembebasan tahanan sipil di penjara Israel.

JDF Asia Pasifik turut menyerukan kepada komunitas internasional agar tidak bersikap pasif terhadap pelanggaran yang berulang, serta mengambil tanggung jawab kolektif dalam menjaga keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan penegakan norma hukum internasional tetap berjalan, sekaligus mencegah eskalasi konflik yang berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan di kawasan. (Ant/P-3)