UNRWA Desak Investigasi Pembunuhan 390 Staf PBB di Jalur Gaza

BADAN Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) secara resmi menyerukan pembentukan komisi penyelidikan tingkat tinggi untuk mengusut tewasnya ratusan pekerja kemanusiaan selama konflik bersenjata di Jalur Gaza. Hingga April 2026, tercatat sebanyak 390 staf PBB telah gugur dalam menjalankan tugas di wilayah konflik tersebut.

Seruan ini disampaikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, dalam konferensi pers di Jenewa pada Selasa (31/3). Lazzarini, yang masa jabatannya berakhir tepat pada akhir Maret 2026, menegaskan pentingnya akuntabilitas internasional atas hilangnya nyawa para pekerja kemanusiaan.

Pembentukan Panel Ahli Tingkat Tinggi

Lazzarini mengusulkan agar PBB segera membentuk panel ahli independen guna melakukan investigasi mendalam terhadap setiap kasus kematian staf UNRWA. Menurutnya, langkah ini krusial untuk menjaga integritas organisasi internasional dan melindungi hak-hak pekerja di zona perang.

Baca juga : Kepala UNRWA Janji Lanjutkan Kirim Bantuan hingga tidak Dapat Beroperasi

"Saya percaya kita perlu membentuk komisi, sebuah panel ahli tingkat tinggi, untuk menyelidiki pembunuhan staf kita," tegas Lazzarini. Isu ini dilaporkan telah diangkat secara resmi oleh kantor Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam dialog dengan negara-negara anggota PBB di New York.

Hambatan Investigasi dan Agresi yang Berlanjut

Lazzarini mengungkapkan bahwa alasan utama belum dimulai penyelidikan formal hingga saat ini adalah intensitas konflik yang masih berlangsung. Meskipun terdapat berbagai upaya gencatan senjata, serangan di wilayah Jalur Gaza dilaporkan masih terus terjadi.

Selain ancaman fisik, UNRWA kini berada di ambang penutupan akibat krisis pendanaan yang akut. Upaya sistematis untuk melemahkan lembaga ini dianggap mengancam perlindungan hak-hak dasar rakyat Palestina di pengungsian.

Baca juga : UNRWA: Gaza masih dalam Kelaparan Buatan Israel

Tekanan Regulasi dari Israel

Situasi UNRWA semakin terjepit setelah berlaku undang-undang Israel pada Januari 2025 yang melarang aktivitas badan PBB tersebut di wilayah hukum mereka. Otoritas Israel mendasarkan larangan ini pada tuduhan keterlibatan sejumlah oknum karyawan dalam serangan 7 Oktober 2023.

Namun, pihak UNRWA dan komunitas internasional terus menyoroti bahwa pelarangan ini berdampak fatal terhadap distribusi bantuan pangan, medis, dan pendidikan bagi jutaan pengungsi Palestina yang bergantung sepenuhnya pada lembaga tersebut.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Mengapa UNRWA meminta investigasi sekarang?
Karena jumlah korban jiwa dari staf PBB mencapai angka rekor (390 orang) dan diperlukan akuntabilitas hukum internasional untuk melindungi pekerja kemanusiaan di masa depan.

2. Apa dampak pelarangan UNRWA oleh Israel?
Pelarangan yang berlaku sejak Januari 2025 menghambat operasional bantuan di lapangan, memperburuk krisis kelaparan, dan membatasi akses kesehatan bagi warga sipil di Gaza.

3. Siapa yang akan memimpin investigasi ini?
Lazzarini mengusulkan panel ahli tingkat tinggi yang independen, yang dikoordinasikan di bawah kantor Sekretaris Jenderal PBB di New York. (Sputnik-OANA/Ant/I-2)