Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, permintaan KPK yang meminta masyarakat untuk ikut serta dalam memburu buronan sekaligus mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku merupakan gimmick semata.
Kurnia mengatakan ini bukan kali pertama KPK meminta bantuan kepada masyarakat untuk menemukan keberadaan Harun Masiku. Dia menduga lambatnya KPK dalam meringkus Harun Masiku dikarenakan ada maksud tertentu.
"Melihat rekam jejak KPK selama ini, tentu KPK sebelum rezim Firli Bahuri itukan selalu cepat dalam meringkus buronan. Namun ada yang berbeda dengan penanganan Harun Masiku," ujar Kurnia saat dihubungi, Jumat (7/7).
Baca juga : Permintaan KPK Sudah Sesuai UU KPK
"Kami menduga keras mengapa penanganan perkara ini lambat, karena ketika nanti Harun Masiku diringkus, akan ada keterkaitan elit partai politik tertentu yang turut terseret dalam pusaran korupsi tersebut," imbuhnya.
Baca juga : KPK tidak Patut Jadikan Masyarakat sebagai Tumpuan Mencari Harun Masiku
Dijelaskan Kurnia, tanpa bantuan masyarakat sekalipun seharusnya KPK mampu mencari keberadaan Harun Masiku. Bahkan Kurnia mengungkapkan seharusnya Dewan Pengawas KPK bisa mengevaluasi proses penindakan bila tak kunjung menemui titik terang.
"KPK tentu mampu namun sepertinya ada upaya kesengajaan untuk tidak meringkus Harun Masiku. Selain dari itu, sebetulnya juga ada nomenklatur kelembagaan Dewan Pengawas KPK yang sebenarnya dapat mengevaluasi proses penindakan yang dilakukan oleh KPK, namun sampai saat ini kami tidak melihat Dewan Pengawas menjalankan peran itu" tutur Kurnia.
Dalam kesempatan itu Kurnia pun mendorong KPK untuk segera menemukan keberadaan Harun Masiku dan mendesak KPK untuk memprioritaskan perkara itu.
"Dorongan tentu kami tetap mendesak agar KPK memprioritaskan pencarian buronan terhadap Harun Masiku, namun harapan itu kembali lagi ke kondisi saat ini. Harapan itu akan pupus seketika, dengan melihat turunnya kualitas penindakan KPK waktu terakhir," tukasnya. (Z-8)
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Dalam kasus ini, jaksa menuduh Hasto melakukan perintangan penyidikan dan dituntut 7 tahun bui.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan protes atas keputusan majelis hakim yang menolak dakwaan perintangan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto.
Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan sedemikian rupa dengan anggaran tidak sedikit dan harus dijaga integritasnya.
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
ICW heran dengan langkah majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar lebih rendah dari tuntutan JPU
Zarof Ricar divonis hukuman penjara 16 tahun karena terbukti bersalah terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Vonis berdasar pertimbangan usia dan masalah kesehatan itu dinilai ringan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved