Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MESKI dibayangi lonjakan kasus covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap pada keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkada 2020.
Untuk mengetahui bagaimana kesiapan KPU dalam melaksanakan pilkada yang aman dan sehat, Wartawan Media Indonesia Putra Ananda dengan Ketua KPU Arief Budiman, kemarin. Berikut ini petikannya.
Bagaimana KPU memastikan pilkada yang dilakukan saat ini tidak akan menimbulkan klaster baru covid-19?
Kita terus sosialisasikan mengenai penerapan protokol kesehatan. Kami mau memastikan bahwa seluruh penyelenggara, baik yang permanen KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, maupun ad hoc, semua bekerja dengan memperhatikan dua prinsip, yakni keselamatan dan kesehatan. Para petugas di lapangan diminta untuk melakukan tes cepat (rapid test). Semua pihak perlu mematuhi protokol kesehatan, mulai penyelenggara, peserta pilkada, yakni pasangan calon, hingga para pemilih. KPU sudah mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Jika ada pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat celsius, apakah masih bisa menggunakan hak pilihnya?
KPU tetap mengakomodasi pemilih yang datang ke TPS meski suhu tubuhnya berada di atas 37,3 derajat celsius. Mereka akan dapat bilik khusus untuk gunakan hak pilihnya. Setelah memilih, akan langsung diminta untuk pulang sehingga tidak berisiko kepada yang lain. Prinsip penyelenggara pemilu harus mampu layani pemilih untuk gunakan hak pilihnya karena itu ialah hak konstitusional mereka. Untuk yang sedang menderita covid-19, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri, tetap akan dilayani KPU.
Bagaimana kondisi kesehatan para penyelenggara?
Data ini terus bergerak. Ada memang penyelenggara yang hasil tesnya reaktif. Ada juga yang beberapa melanjutkan tes usap terus positif. Namun, sampai hari ini belum ada laporan masuk yang menyebabkan tidak dapat jalankan tugasnya. Contoh, komisoner KPU kabupaten/kota jumlahnya lima orang, ada yang kena 1, itu mereka masih bisa jalankan tugas mereka karena masih kuorum. Kemudian juga PPK dan PPS memang ada yang positif. Namun, kuorumnya masih cukup. Masih bisa jalankan tugasnya. Sampai hari ini belum terima laporan yang bilang petugas kami tidak bisa jalankan tugas.
Anda yakin pilkada aman?
Aktivitas tahapan termasuk hari pemungutan suara sudah kita atur protokol kesehatannya. KPU sudah berikan tahapan-tahapan pelaksanaan yang memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Maka, sepanjang semua pihak mematuhi penerapan protokol kesehatan ini, saya yakinkan penyelenggaraan pemilihan tidak akan menjadi tempat tertularnnya covid-19. Kalau pihak di luar penyelenggara kami juga berharap mereka melakukan pengetasan terhadap dirinya supaya memastikan tidak ada paparan covid-19 di areal TPS karena di TPS itu ada pemantau, ada saksi. Kami tentu berharap semua bisa menjaga diri supaya tidak terpapar. (X-2)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Anggota Pansel capim dan dewas KPK Ivan Yustiavandana mengatakan di tahap selanjutnya, yaitu wawancara.
KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku remuk melihat kondisi MK saat ini yang makin hari makin dilemahkan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan dukungan partainya atas inisiatif hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Presiden Vladimir Putin menyatakan dalam wawancara bahwa Barat harus menyadari bahwa "tidak mungkin" untuk mengalahkan Rusia di Ukraina.
Pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terdapat langkah pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang harus diikuti.
Pagelaran Paritrana Award tahun 2021 ini telah memasuki tahap penjurian (wawancara) bagi para kandidat penerima penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved