Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
"Rentang waktu pelaksanaan aksi mulai dari 30 Maret 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan banyaknya dukungan yang kami dapatkan."
Pemerintah daerah mendorong perusahaan-perusahaan mendaftarkan karyawan mereka yang dirumahkan agar bisa menjadi penerima insentif.
Salah satunya guna memberikan bantuan terhadap tenaga kerja yang harus mengalami PHK dan dirumahkan tanpa upah akibat virus korona.
Surat bernomor 440/2688/SJ itu ditujukan bagi seluruh gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia.
Pantauan di akun Instagram resmi @disnakertrans_dki_jakarta, pendataan diri dapat dilakukan secara mandiri melalui utas berikut bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19.
Hishammuddin menanggapi pernyataan oleh organisasi Migrant Care yang mengklaim pemerintah Malaysia baru-baru ini mengusir orang Indonesia dalam skala besar.
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (covid-19) Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Syamsuar menjelaskan, warga Riau yang baru kembali pulang itu ditetapkan sebagai ODP. Selanjutnya mereka harus melakukan isolasi atau karantina di rumah mereka selama 14 hari.
TKI yang dinyatakan sehat tetap harus menjalani karantina mandiri setiba di daerah asal.
Hal itu karena adanya fitur pelatihan daring (online) untuk pemegang kartu Prakerja,
Laporan ini memperkirakan kerugian antara US$860 miliar hingga US$3,4 triliun pada akhir 2020.
"Kelebihannya tentu kita terhindar dari penularan virus korona karena kita hanya di rumah saja sesuai anjuran pemerintah. Ini sangat membantu."
Seluruh perwakilan RI di Malaysia, kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, harus siap siaga membuka posko informasi 24 jam.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sukmo Yuwono meminta agar pemerintah menahan diri mengirim pekerja migran Indonesia ke negara terpapar korona.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan dibuatnya Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja sesuai dengan rambu-rambu konstitusi yang berlaku.
"Kalau sekarang ini kan penyerapan tenaga kerja berada di angka 2,5 juta pertahunnya. Dengan Ominbus Law Ciptaker kita bisa naikkan jadi 2,7 sampai 3 juta setiap tahunnya," ujarnya.
Sebagai pengusul UU, pemerintah akan melibatkan seluruh stakeholder mulai dari pengsuaha hingga serikat pekerja dalam melakukan pembahasan RUU sapu jagat tersebut.
"Salah satu hambatan terbesar pemberi kerja dalam menerapkan remote working adalah kurangnya rasa kontrol terhadap para pekerjanya,"
PEMERINTAH siapkan anggaran ‘Kartu Pra-Kerja’ sebesar Rp10 triliun yang akan dibagikan mulai April 2020 kepada dua juta pencari kerja y
Pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp10 triliun untuk memfasilitasi dua juta siswa-siswi lulusan SMA/SMK yang akan mencari pekerjaan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved