Program Pelatihan Daring dengan Dana Rp5,6 T Diminta Disetop

PROGRAM kartu prakerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihujani kritik oleh sejumlah pihak lantaran dinilai tak tepat sasaran. Program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp20 triliun, sedangkan Rp5,6 triliun di antaranya diperuntukkan bagi pelatihan daring.

Skema penyaluran bantuan dalam bentuk pelatihan berbasis daring untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) ini dianggap salah kaprah di masa pandemi virus korona. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz meminta program ini harus segera dihentikan untuk dikaji ulang.

"Program kartu prakerja ini menjadi madhorot dan subhat di tangan orang orang yang tidak tepat. Mumpung belum terlalu jauh, harus dihentikan untuk di tata ulang lagi. Sangat mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Apalagi dikelola secara arogan dan keminter," katanya, Senin (20/4).

Secara teknis, Gus Aiz melanjutkan, apa yang dirancang dan digarap oleh tim kartu prakerja tidak beda dengan startup yang lain, unicorn, decacorn dan sejenisnya. Mengolah profile pengguna, memanfaatkan algortim dan membuat role agent, antara penjual dan pembeli atau penyedia barang dan penyewa. Ini juga bisa menjadi contoh buruknya pendataan kependudukan di negara ini.

"Program ini penuh konflik keoentingan yang menelan biaya rakyat puluhan trilliun dan hanya berputar di segelintir orang. Sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user, penerima pra kerja dijadikan objek," jelasnya.

Pada situasi pendemi Covid-19 ini, ia menilai kesulitan masyarakat semakin bertambah karena adanya segelintir oknum yang tidak memiliki tanggung jawab dan rasa kemanusiaan. "Menghadapi beratnya situasi ditengah pendemi Covid-19 akan hanya semakin menjadi musibah karena ulah-ulah segelintir orang khususnya para pemimpin pengambil kebijakan yang tidak memiliki tanggung jawab atas rakyat dan kemanusiaan," tutupnya. (R-1)