Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Mahfud mencontohkan sikap serupa juga diambil pemerintahan Megawati Soekarnoputri ketika pada 2002 Matori Abdul Jalil mengambil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Abdurrahman Wahid.
Menurut Mahfud, sikap itu sama dengan yang diambil pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ketika ada kisruh internal partai.
Adapun Mahfud MD mengatakan, pemerintah menilai KLB Partai Demokrat sebagai persoalan internal partai.
"Mereka-mereka berkomplot untuk motif pribadinya, uang, kekuasaan, kedudukan. Kemudian, semena-mena melakukan segala cara tanpa memandang konstitusi."
"Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita," tegasnya.
Moeldoko, menurutnya, adalah bagian dari komplotan yang rela menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi, demi uang, kekuasaan, kedudukan.
"Bisa berdampak buruk bagi Istana. Moeldoko harusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi," tandasnya.
Rusdi menyebutkan, Polri terus memantau perkembangan terkini sengkarut yang terjadi di Partai Demokrat tersebut.
"Bukti-bukti sudah kami serahkan dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan yang ada di Bareskrim Mabes Polri," terang Rahmat.
Pendaftaran hasil KLB itu luput dari pemantauan awak media yang sudah menunggu sejak pagi hari.
Jhoni menggugat tiga pengurus pusat Partai Demokrat atas pemecatan dirinya sebagai kader partai.
Rusdiansyah mengungkapkan, pada 2020 AHY diduga memalsukan akta otentik pendirian Partai Demokrat dengan mencantumkan SBY selaku ayahnya sendiri sebagai pendiri Partai Demokrat.
PRESIDIUM Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia atau PPI Sri Mulyono mengatakan SBY telah merencanakan penguasaan partai itu secara sistematis dan terstruktur.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebijakan Demokrat dipegang kelompok tertentu, yaitu Keluarga Cikeas.
Kepanikan SBY terhadap posisi AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat semakin memuncak manakala dukungan terhadap putra mahkotanya di internal partai semakin goyah.
Keberadaan mereka (kelompok radikal) dibela oleh kalangan (Partai) Demokrat dengan dalih kebebasan berserikat dan berkumpul.
Moeldoko harus didukung agar Partai Demokrat terhindar dari pengaruh-pengaruh radikal yang akan membahayakan.
Terkait keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak kepengurusan Demokrat Moeldoko, kata dia, pihaknya akan menempuh jalur hukum ke pengadilan.
Pelaporan ini didasari atas tudingan SBY dan AHY kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap mengintervensi konflik di Partai Demokrat.
SBY dinilai secara diam-diam berusaha untuk memiliki Partai Demokrat atas nama pribadi. Pendaftaran merek Demokrat pun ada dalam situs resmi DJKN Kemenkumham.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved