NEWSTICKER

Berita Terbaru Putusan MK Hari Ini

Presiden: Jangan Senang Merendahkan Institusi
26/5/2019 19:38
Merendahkan muruwah institusi negara misalnya Mahkamah Konstitusi (MK) menodai niat awal kelahiran lembaga yang dibentuk negara.
70% Permohonan Kubu Prabowo malah Persoalkan MK
26/5/2019 19:00
Komposisi permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi berisikan tentang teori dan kliping berita.
Gugatan ke MK
26/5/2019 00:58
Sejak 2004, pilpres diwarnai dengan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden Hargai Prabowo-Sandi Gugat ke MK
22/5/2019 18:30
Hal itu disampaikan Presiden menanggapi eskalasi politik dan keamanan pascapenetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Ormas
22/5/2019 08:20
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU No 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
KPU Bersiap Hadapi Gugatan
21/5/2019 17:50
Ppara komisioner KPU langsung mengadakan rapat internal terkait kesiapan KPU hadapi gugatan di MK.
MK Kukuhkan Pengumuman Hitung Cepat Dua Jam Usai Pemilu WIB
16/4/2019 13:15
Batas waktu paling cepat dua jam dilakukan karena melihat perbedaan waktu antara Indonesia barat, tengah dan timur yang masing-masing terpaut satu jam
AROPI Harap Uji Materil Quick Count Pemilu Segera Dikabulkan MK
08/4/2019 18:30
Diatur bahwa publikasi hasil hitung cepat lembaga survei, paling awal dua jam setelah pemungutan suara di Indonesia bagian barat selesai..
MK Izinkan Pemilih Gunakan Suket Perekaman KTP-E Saat Mencoblos
28/3/2019 16:08
Jika syarat memiliki KTP-E tetap diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan maka hak memilih mereka tidak lindungi
OJK Berwenang Limpahkan Kasus ke Kejaksaan
14/3/2019 10:00
AHLI hukum acara pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menyebutkan UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kewenangan kepada OJK untuk dapat melimpahkan perkara ke kejaksaan.
Uji Materi UU Ketenagakerjaan Ditolak MK
28/2/2019 17:00
Mahkamah menilai permohonan yang diajukan FPP BNI tidak beralasan menurut hukum.
MK Nilai tidak Ada yang Salah dalam UU Sisdiknas
14/2/2019 19:51
MK menyebut norma dalam Pasal 15 UU Sisdiknas tidak mengatur tentang kewenangan sehingga tidak dapat dikatakan merugikan hak konstitusional seseorang
ADO: GPS Tak Ganggu Konsentrasi
31/1/2019 14:04
Peraturan tersebut seharusnya direvisi karena tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Bagi pengendara mobil maupun sepeda motor, penggunaan teknologi GPS sangat membantu menentukan jalan yang tepat dan mengantisipasi dari kemungkinan tersesat.