Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Skandal pungutan liar (pungli) rumah tahanan (rutan) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyeret mantan pegawai, yaitu Mustarsidin.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menaikkan skandal pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) ke tahapan persidangan etik.
KPK kini bingung dengan kewenangannya dalam penanganan perkara pungutan liar di rutan.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan dirinya akan memberantas praktik pungutan liar (pungli)
KPK masih terus mencari bukti tambahan untuk menaikkan perkara itu ke tahap penyidikan. Kini, penyelidik tengah mencari unsur pidana dalam kejadian tersebut.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menonaktifkan anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Saber Pungli.
DPRD Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mendesak Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Wahyu Mijaya setop pungutan sekolah berkedok uang pembangunan di SMA-SMK Negeri Kota Depok
SEKOLAH Negeri SMA-SMK di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dikabarkan memungut bayaran pembangunan jutaan rupiah per siswa. Bayaran tersebut lebih besar dari SMA-SMK swasta.
DUNIA pendidikan kembali dikejutkan oleh dugaan pungli di SMKN 1 Depok. Pungli di sekolah disebut bukan hal baru, tetapi lagu lama yang terus diulang-ulang, seakan tanpa efek jera.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mendesak Korlas dan Komite Sekolah dibubarkan karena marak pungli.
Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Bali, Desak Nyoman Widiasih mengatakan, pencegahan terjadinya praktek korupsi memang harus terus digalakkan
POLRES Manggarai Barat, menetapkan Kepala Desa Golo Bilas, Ahmad Radit, sebagai tersangka kasus pungutan liar penerbitan surat tanah.
loyalitas untuk menjaga nama baik institusi pendidikan dengan menghapus pungli juga dalam rangka mengoptimalkan bonus demografi di Indonesia.
Ganjar mengatakan, bagi warga yang menemukan pungli terhadap siswa di SMA, SMK, dan SLB Negeri dapat melapor melalui Whatsapp 082329615325, atau melalui akun instagram @pdkjaateng
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada beragam alasan yang membuat terpidana korupsi rela memberi uang kepada para petugas di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi.
PUNGUTAN liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata dibayar per bulan dengan nominal yang berbeda.
Kasus pungli di sekolah tersebut, terbongkar ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lakukan berkunjung ke Pendopo Kabupaten Rembang Senin (10/7),
Dua juru parkir (jukir) yang melakukan pemungutan tarif parkir dua kali di Blok M Square Jakarta Selatan, dipecat.
KPK menduga pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya sudah terjadi sejak 2018. Lembaga antirasuah mengendus sejumlah kejadian mencurigakan di tahun itu.
Dewas KPK memastikan tidak akan melindungi siapapun untuk membongkar skandal pungli tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved