Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
CALON Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan dirinya akan memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang sering dialami oleh para nelayan.
Hal ini dikatakan Ganjar merespons aduan dari seorang nelayan di Indramayu, Jawa Barat, bernama Amirudin yang kerap dimintakan uang keamanan oleh preman dan biasa disebut sebagai bajak laut.
“Itu termasuk pungli yang masuk dalam hitungan kami. Dan akan kita sikat,” tegas Ganjar saat berdialog dengan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12).
Baca juga : Emak-emak Sandiuno Tegaskan Dukungan ke Ganjar-Mahfud
Ganjar mengapresiasi keberanian Amirudin secara gamblang menceritakan persoalan yang mereka hadapi terutama terkait pungli.
Baca juga : Ganjar Sosialisasikan Program KTP Sakti di Majalengka
“Menarik kejujuran mereka menyampaikan bajak laut ini preman. Karena saya tanya petugas apa bukan, (nelayan menjawab) dia preman yang mengamankan para nelayan,” jelas Ganjar.
Ganjar menilai praktik pungli harus menjadi perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ataupun pihak keamanan yang semestinya berpatroli demi menjaga ketertiban di laut Indonesia.
“Inilah tugas dari Kementerian Kelautan dan dari dari Angkatan Laut untuk bisa membantu para nelayan kita, seandainya menemukan seperti itu mesti ada tindakan penegakan hukum,” tegas Ganjar.
“Kalau enggak ya tentu mereka akan merasa bahwa ini sebuah kewajiban padahal itu gak ada. Kalo pengamanan itu Pol Air akan mengamankan, maka nanti akan kita cek kalo itu praktik terjadi maka penegakan akan di sana,” imbuh Ganjar.
Sebelumnya, Amirudin mengeluhkan soal praktik pungutan liar yang dialami saat berlayar untuk mencari ikan dirinya bersama nelayan lainnya kepada Ganjar Pranowo. Ia menuturkan biasanya menyetorkan uang sebesar Rp2-5 juta ke bajak laut dan sebagai bentuk menjaga keamanan mereka ketika melaut. (Z-8)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved