Berita Terbaru Pkpu Hari Ini

KPU Diminta Tidak Menunda Revisi PKPU Pilkada

KPU didesak untuk tidak menunda revisi Peraturan KPU (PKPU) terkait batas usia dan ambang batas pencalonan yang telah diputuskan MK

KPU bakal Ubah Aturan Pencalonan Kepala Daerah Pascaputusan MK

Revisi PKPU menjadi salah satu tindak lanjut yang dilakukan KPU setelah MK membacakan putusan berkenaan dengan pencalonan kepala daerah yang diapresiasi sejumlah pihak.

3 Jajaran KPU RI Maju Dalam Pilkada Serentak 2024

PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin mengungkap ada tiga jajarannya yang mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Distribusi Logistik Pilkada 2024 Dilakukan Tanpa Pesawat Jet

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak akan menggunakan pesawat jet lagi untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024

Bawaslu Usul tak ada Putusan Pengadilan di Tengah Tahapan Pemilu

Bawaslu  mengakui adanya putusan Mahkamah Agung di tengah tahapan Pilkada 2024 menimbulkan sejumlah persoalan.

Ini Langkah KPU Kembalikan Kepercayaan Publik Pasca-Pemecatan Hasyim Asy'ari

KPU mengambil sejumlah langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah DKPP memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua maupun anggota KPU RI terkait kasus asusila.

KPU Fokus Kerjakan PR Pilkada Pasca-Pemberhentian Hasyim Asy'ari

KPU tak menampik bahwa putusan DKPP yang memberhentikan tetap Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua maupun anggota KPU RI berpotensi menimbulkan sentimen negatif dari publik

Peluang Kaesang Maju Pilkada, Jokowi: Tanya Ketua PSI

PUTRA bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, berpeluang ikut kontestasi pilkada serentak 2024, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodasi putusan MA

PKPU Syarat Usia Kepala Daerah Berpotensi Diujimaterikan Lagi ke MA

PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 8/2024 yang telah mengubah syarat usia minimum calon kepala daerah berpotensi diuji-materikan ke Mahkamah Agung (MA)

Komisi II DPR: Jika KPU tak Konsultasi PKPU, Itu Melanggar Etika

KOMISI II DPR RI menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar etika jika tak melakukan konsultasi terkait Peraturan KPU (PKPU).

KPU Surati Komisi II soal Pengubahan Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyurati pimpinan Komisi II DPR RI terkait pengubahan penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah.

Faktor Kinerja Bisa Jadi Sikap Dominan Pemilih di Pilkada DKI Jakarta

PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta bisa sangat dipengaruhi oleh kinerja gubernur yang pernah menjabat sebelumnya.

Komisi II DPR RI Segera Bahas Putusan MA Terkait Syarat Usia Calon Kada dengan KPU

Komisi II DPR RI bersiap untuk membahas Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah interpretasi syarat usia minimum calon kepala daerah bersama KPU. 

KPU Lakukan Harmonisasi PKPU Baru di Tengah Putusan MA

ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pihaknya diundang dalam rapat harmonisasi rancangan peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024

KPU Bakal Atur Masa Kampanye Pilkada yang Lebih Pendek Ketimbang Pemilu 2024

KPU bakal membuat regulasi khusus mengenai kampanye Pilkada Serentak 2024. Sejauh ini, KPU baru menetapkan jadwal kampanye Pilkada selama 60 hari dari 25 September sampai 23 November

KPU bakal Atur Batasan Doorprize Kampanye

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal mengatur batasan pemberian doorprize sebagai salah satu bentuk kampanye pemilihan umum. Pengaturan itu nantinya dilakukan lewat Peraturan KPU

Dinilai Sulit, Baru Satu Bapaslon Independen Pilgub yang Penuhi Syarat Jumlah Dukungan

Ada 11 bapaslon perseorangan yang telah meminta dan mengaktivasi akun Sistem Informasi Pencalonan ke KPU. Namun, hanya dua bapaslon saja yang menyerahkan dukungannya ke KPU provinsi

Mahkamah Konstitusi Mulai Rapat Permusyawaratan Hakim Usai Sidang PHPU

Dalam RPH, Enny menjelaskan seluruh hakim konstitusi akan menyampaikan pandangan masing-masing terhadap seluruh rangkaian PHPU, termasuk jika ada pihak yang menyampaikan kesimpulan.

Bawaslu: Perlu Ada Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan akan melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 untuk mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman sebelumnya.

THN Amin Minta DKPP Berhentikan Seluruh Komisioner Bawaslu

THN Amin mengatakan, ada 2 laporan yang tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia