KPU bakal Atur Batasan Doorprize Kampanye

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal mengatur batasan pemberian doorprize sebagai salah satu bentuk kampanye pemilihan umum. Pengaturan itu nantinya dilakukan lewat Peraturan KPU (PKPU). Sebelumnya, ide ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam rapat kerja antara penyelenggara pemilu dan Komisi II DPR RI, kemarin.

Saat dikonfirmasi, anggota KPU RI Idham Holik berpendapat bahwa kampanye yang baik adalah kampanye yang programatik. Ia tidak menyebut bahwa pemberian doorprize saat kampanye adalah hal buruk. Namun, baginya hal itu harus diatur batasannya.

"Kampanye yang baik adalah kampanye yang programatik, sehingga pemberian doorprize atau hadiah dalam kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya setuju untuk dibatasi," kata Idham, Kamis (16/5).

Idham mengaku, dirinya bakal mengusulkan pembatasan nominal doorprize secara pribadi. Pembatasan itu, sambungnya, akan tertuang dalam PKPU.

"Saya secara pribadi akan mengusulkan kembali pembatasan besaran nilai pemberian hadiah (doorprize) dalam kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya, sehingga diatur dalam aturan teknis," tandasnya.

Dalam rapat di DPR, kemarin, Bagja mengatakan PKPU mengenai kampanye harusnya mengatur pemberian doorprize atau hadiah. Pengaturan yang jelas, kata Bagja, bakal mempermudah jajarannya dalam kerja-kerja pengawasan. Ia menyebut sudah meminta KPU untuk membuat batasan-batasan pemberian hadiah.

"Misalnya ditentukan bazar itu berapa. Ada bahkan sekarang (kampanye yang) doorprize-nya mobil, doorprize-nya umrah. Nah, kami sudah menanyakan ke KPU kalau itu harus ada batasannya ke depan," pungkas Bagja. (Tri/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi