Berita Terbaru PilkadaSerentak Hari Ini

Pimpinan Daerah Dominasi Pelanggaran

Kabupaten Wakatobi merupakan daerah yang terbanyak mencatatkan pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara (ASN).

KPK Disebut Minta Pilkada Ditunda, Ini Penjelasan Ketua KPK

Menurut Firli, KPK tidak pernah mengetahui kegiatan tersebut. Sebab, KPK tidak memiliki agenda politik dan tidak pernah melibatkan diri pada kegiatan politik.

KPU Longgarkan Aturan Kampanye

Sebagai konsekuensi dari adanya pembatasan terhadap kampanye tatap muka, KPU melonggarakan aturan mengenai penggunaan alat peraga kampanye dalam pilkada kali ini.

DPD Evaluasi Penundaan Pilkada 2020

Dalam laporan reses 34 provinsi tersebut terungkap belum semua daerah siap menggelar pilkada serentak, khususnya terkait pendanaan yang berasal dari APBD. 

Protokol Kesehatan Jadi Indikator Keberhasilan Pilkada

Alwan menambahkan, dalam peraturan resminya nanti harus dijelaskan siapa saja pihak yang bertugas memantau disiplin penerapan protokol covid-19

KPU Tasikmalaya Cuma Butuh Tambahan Rp6,6 Miliar

PELAKSANAAN Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan membuat KPU Tasikmalaya merevisi anggaran dan butuh tambahan Rp6,6 miliar.

Wah, Negara Bisa Dituntut Jika Gelar Pilkada Saat Pandemi

Pakar HTN Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid menilai penyelenggaran Pilkada Serentak pada Desember 2020 telah melanggar konstitusi dan negara abaikan HAM

KPU Minta APD Harus Siap Saat Tahapan Pilkada

KPU minta pemerintah siapkan alat pelindung diri untuk petugas KPU yang melakukan verifikasi faktual 270 wilayah menjelang pelaksanaan pilkada serentak Desember 2020

Ini Tahapan Lengkap Terbaru Menuju Pilkada 9 Desember

Dalam PKPU itu antara lain memasukkan pasal baru dari PKPU sebelumnya, yakni 8B dan 8C.

Pilkada Aman Covid-19, Purbalingga Minta Tambah Rp22 Miliar

Ketua KPU Purbalingga Eko Setiawan mengatakan pihaknya telah  menghitung ulang jumlah TPS yang disesuaikan dengan protokol kesehatan penanggulangan covid-19.

Pilkada Di tengah Pandemi, Ini Potensi Kerawannya Versi Perludem

Salah satu kerawanan ialah tingkat partisipasi rendah lantaran tren wabah korona yang saat ini masih meningkat dan masyarakat menghindari aktivitas berkerumun.

Jumlah TPS Ditambah, Jumlah Pemilih Dikurangi

Jumlah TPS akan bertambah 50 TPS dari 2.450 menjadi 2.500 TPS. Perkiraan tersebut didasarkan pada pengurangan jatah jumlah pemilih dari sebelumnya.

IDI Siap Bantu Ciptakan Pilkada 2020 Aman Covid-19

Untuk itu ia menyarankan agar segera dapat dibuat buku pedoman yang rinci sehingga dengan cepat dapat dipahami dan dilaksanakan.

Regulasi Pilkada Belum Akomodir Protokol Kesehatan

Ombudsman RI mengingatkan Pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 dalam suatu regulasi yang mengikat.

Proses Pilkada Ditengah Pandemi, Bawaslu Soroti Jaringan internet

Jaringan internet diprediksi akan jadi andalan pelaksanaan Pilkada. Mulai dari tahapan kampanye hingga penghitungan suara.

Partisipasi Pilkada Desember Diprediksi akan Anjlok

Hadar mengatakan bila dalam situasi normal saja partisipasi Pilkada tak begitu baik, di tengah pandemi partisipasinya diprediksi akan semakin menurun.

DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia menyatakan bahwa tidak ada yang tahu kapan pandemi virus ini akan berakhir, sedang di waktu bersamaan segala agenda nasional harus kembali dilanjutkan.

KPU Rencanakan Alat Coblos Sekali Pakai Hingga Inovasi Tinta

Arief menggambarkan alat coblos tersebut serupa tusuk gigi, namun memiliki ujung yang lebih besar seperti sumpit. Lalu dua opsi tinta dengan metode semprot atau tetes seperti hand sanitizer

Pelaksanaan Pilkada Menyesuaikan Protokol Kesehatan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pilkada serentak pada bulan Desembur tersebut dilaksankan dengan tetap mengutamakam protokol kesehatan covid-19

Ada Motif Ekonomi di Balik Pemaksaan Pilkada pada Desember 2020

Sejumlah aktivis masyarakat sipil menduga adanya motif ekonomi di balik adanya desakan untuk tetap menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada Desember mendatang.

Kemenlu dan Kembalinya Dplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia