Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemillu (Bawaslu) RI M Afifuddin mengatakan, banyak tantangan yang akan dihadapi dalam proses pelaksanaan Pilkada serentak Desember mendatang. Mulai dari aturan hingga teknis pelaksanaan di tengah pandemi covid-19.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah kesiapan infrastruktur. Di tengah pandemi, jaringan internet diprediksi akan jadi andalan pelaksanaan Pilkada. Mulai dari tahapan kampanye hingga penghitungan suara. Sementara itu, hingga saat ini ketersediaan jaringan internet di berbagai daerah masih belum memadai.
"Pemenuhan jaringan internet ini sangat penting tapi masih jadi tantangan dalam pemenuhannya," ujar Afif, dalam diskusi daring berjudul Pilkada Serentak Beresiko Rendah, Selasa, (2/6).
Afif menjelaskan, berdasarkan data Bawaslu ada sebanyak 3.670 kecamatan di Indonesia yang akan ikut melaksanakan Pilkada serentak 2020. Setidaknya sebanyak 1.338 di antaranya masih mengalami kendala jaringan internet.
"Di tengah pandemi ini mobilitas kemungkinan tidak maksimal. Kalau jaringan internetnya terkendala dikhawatirkan akan banyak informasi yang tidak tersampaikan dengan baik," ujar Afif.
Baca juga : Partisipasi Pilkada Desember Diprediksi akan Anjlok
Selain masalah itu, Bawaslu juga menyoroti mengenai kesiapan aturan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi. Mulai dari aturan untuk tahapan pelaksanaan, hingga pemberian sanksi.
"Aturan menenai sanksi di tengah sutuasi pandemmi juga harus dipertimbangkan. Bagaimana nanti kalau diduga ada pelanggaran lalu dipanggil menolak hadir karena pandemi, itu juga harus dipikirkan bagaiamana," ujar Afif.
Sementara itu, Komisioner KPU, Viryan Aziz, mengatakan bahwa KPU tengah fokus menyiapkan berbagai hal untuk pelaksaan Pilkada serentak 2020. Mulai dari aturan tahapan dan pelaksanaan hingga ke manajemen resiko pelaksanaan Pilkada.
"Kami berterima kasih atas atensi masyarakat pada Pilkada 2020 ini. Kami tengah mempersiapkan semuanya, termasuk aturan pelaksanaan Pilkada di tengah situasi saat ini," ujar Viryan. (OL-7)
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital resmi membuka lelang seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access).
Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan jumlah sumber serangan DDoS terbanyak di dunia, menempati posisi pertama dan mengungguli negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong.
Nico menyarankan agar Pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap layanan internet Starlink milik Elon Musk tersebut.
Peneliti Jepang mengklaim memecahkan rekor kecepatan internet tercepat, dengan transmisi 125.000 GB per detik, sejauh 1.800 km.
PERTUMBUHAN internet service provider (ISP) dan network access point (NAP) di Indonesia sangat signifikan.
Kehadiran paket layanan data dengan masa berlaku tertentu juga telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dari pemerintah.
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved