Protokol Kesehatan Jadi Indikator Keberhasilan Pilkada

KESUKSESAN menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19 dianggap perlu disertakan sebagai salah satu indikator kesuksesa Pilkada serentak 9 Desember.

Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby, mengatakan Pilkada 2020 akan sangat berbeda pelaksanaan sebelumnhnya. Karena itu, indikator keberhasilannya juga harus disesuaikan dengan kondisi kenormalan baru.

"Karena konteksnya pilkada berjalan di kondisi normal baru maka indikator kesuksesannya perlu ditambahkan artinya bisa tidak mengatakan kalau berjalan tidak sesuai protokol keselamatan covid-19 itu artinya Pilkadanya tidak sukses, jadi bukan hanya berdasarkan partisipasi pemilih," ujar Alwan, dalam diskusi PARA Syndicate secara virtual, Senin, (15/6).

Alwan menambahkan, dalam peraturan resminya nanti harus dijelaskan siapa saja pihak yang bertugas memantau disiplin penerapan protokol covid-19. Begitu juga soal siapa yang berwenang menindaklanjuti bila ditemukan ketidakdisiplinan.

"Misalnya siapa yang bisa membubarkan kalau pelaksanannya mengabaikan protokol, apa Bawaslu, Gugus Tugas, atau siapa, itu harus diatur," ujar Alwan.

Sementara, Peneliti Pusat Kajian Riset dan Politik (Puskapol UI) Aditya Perdana, mengatakan bahwa untuk bisa melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember, kesiapan penyelenggara akan menjadi penentu utama. Khususnya penyelenggara yang bekerja di lapangan.

"Sekarang kuncinya di KPU, bisa atau tidak mereka. Karena kita tahu di kondisi normal saja mereka kerap kesulitan dan bermasalah. Terkait logistik misalnya. Apalagi ini ada logistik lain yang juga harus dipantau," ujar Aditya. (OL-8).