IDI Siap Bantu Ciptakan Pilkada 2020 Aman Covid-19

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) siap mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember.

Termasuk dalam memberikan penilaian dan saran bagi perumusan protokol kesehatan yang diperlukan. Sehingga, pilkada dapat terlaksana secara baik, profesional, dan aman di tengah pandemi virus korona atau covid-19.

"PB IDI siap membantu sepenuhnya. Di setiap wilayah, kabupaten, dan kota, kami memiliki jaring-jaring wilayah dan cabang. Kalau memerlukan supervisi dan pengawasan agar peserta pilkada dan masyarakat aman dalam melaksanakan pesta dmeokrasi, saya kira ini tugas kita bersama. IDI memiliki kewajiban dan tanggung jawab. TIdak ada kata tidak bagi kami," kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih dalam webinar bertajuk Pilkada Aman Covid-19 dan Demokratis, yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan PB IDI, Selasa (9/6).

Turut hadir dalam webinar tersebut antara lain Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Stafsus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga, Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih, Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto, dan Wakil Sekjen PB IDI Fery Rahman.

Baca juga: Pasal Soal Pers dalam Omnibus Law Cipta Kerja Sebaiknya Dihapus

Daeng menyambut baik upaya penyelenggaraan pilkada serentak 2020 pada 9 Desember dan siap memberikan dukungan yang diperlukan.

"Kami tidak hanya akan memberikan penilaian, tetapi juga memberikan masukan. Intinya adalah bahwa dalam pesta demokrasi yang unik ini, kita bisa melakukannya dengan  menegakkan disiplin protokol kesehatan. Kami akan memberikan masukan dan pedoman pada protokol kesehatan yang diperlukan," kata dia.

Baca juga: IDI Prediksi Vaksin Covid-19 Ditemukan 18 Bulan lagi

Wakil Ketua PB IDI Slamet Budiarto menambahkan, perlunya sosialisasi yang intens kepada masyarakat akan protokol kesehatan yang diperlukan dalam melaksanakan Pilkada serentak secara aman covid-19.

Untuk itu ia menyarankan agar segera dapat dibuat buku pedoman yang rinci sehingga dengan cepat dapat dipahami dan dilaksanakan.

"Protokol kesehatan harus diterjemahkan dalam sebuah buku pedoman. Apakah nyoblosnya jaraknya 1 meter atau 1,5 meter. Penelitian mengatakan 1 meter, tetapi yang aman 1,5 meter.  Lalu sosialisasi. Karena faktor masyarakat sangat penting. Petugas harus dilindungi terutama di bagian wajah," kata Slamet. (X-15)