Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Golkar perlu melakukan evaluasi secara utuh untuk menentukan apakah target 20% di Pileg 2024 bisa tercapai atau tidak.
Hasyim mengungkapkan hal tersebut lantaran adanya kemungkinan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024.
Ahmad Doli Kurnia menekankan KPU merupakan institusi pelaksana undang-undang sehingga jika ada perubahan sistem pemilu artinya ada perubahan undang-undang.
Wacana untuk kembali ke sistem proporsional tertutup adalah kemuduran dalam berdemokrasi.
Dia mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Desember 2008 telah memutuskan menolak uji materi tentang sistem proporsional terbuka.
GOLKAR mendukung sistem proporsional terbuka, sebab memberi hak kepada publik untuk menentukan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen.
Dalam sistem proporsional tertutup semakin menjauhnya artikulasi kepentingan rakyat dan bahkan semakin jauhnya wakil dan terwakili.
Sikap tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang ditandatangani pimpinan fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.
Mayoritas publik yakni sebesar 63 persen menginginkan agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.
PARTAI Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem Pemilu Tertutup Proporsional. Sebab merampas hak rakyat untuk memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya.
Skema proporsional tertutup dinilai akan merusak hubungan keterwakilan antara rakyat dan anggota DPR.
Juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan MK selalu siap dalam menjaga independensi, khususnya saat sidang.
Seluruh jajaran pengurus dan kader partai siap melaksanakan instruksi Ketum Airlangga untuk terus melakukan konsolidasi, meningkatkan kinerja, menjaga optimisme dan soliditas.
Direktur Puga’S Institute, Akbar Riyadi menyatakan, pemilu serentak ini harapannya memberikan dampak yang baik terhadap partisipasi pemilih.
KPU akan mengubah peraturan KPU (PKPU) yang mengatur soal syarat pendaftaran perseorangan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) alias senator.
PUTUSAN majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda Pemilu 2024 merupakan hal yang keliru. Hal tersebut disampaikan pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.
Ada pihak yang ingin mempolitisasi pengesahan RUU PPRT untuk kepentingan Pemilu 2024.
PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui Pemantau Pemilu PB PMII menyoroti sejumlah isu krusial pada tahapan pendaftaran calon anggota DPR RI
Menurutnya, rakyat di suatu daerah pemilihan (Dapil) yang pantas menentukan wakil rakyat untuk duduk di DPR RI.
KPU memberikan akses pengawasan Silon untuk Bawaslu
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved