Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Mekanisme rekrutmen partai politik untuk menjaring calon anggota legislatif harus dilakukan secara demokratis dan terbuka.
Dalam sistem proporsional tertutup, menurutnya, politik uang justru akan beralih ke tubuh partai politik untuk berebut nomor urut.
KEDUDUKAN lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang lahir setelah era reformasi atau pasca amandemen UUD 1945 keempat, dinilai sejumlah pihak kurang diberikan kewenangan oleh konstitusi.
WACANA pemisahan pilres dan pileg masih menjadi polemik. DPR rencananya akan merevisi UU pemilu pemisahan pelaksaan pileg dan pilres tersebut
Partai NasDem ancam pecat pengurus partai yang gagal mengantarkan NasDem sebagai partai ketiga terbesar dalam Pemilihan Legislatif 2024.
Ali menjelaskan, 59 anggota legislatif fraksi NasDem yang kali ini menjabat juga akan didorong untuk kembali mencalonkan diri sebagai petahana
"Kantor-kantor NasDem tidak bisa lagi punya pengurus, NasDem tidak bisa eksklusif, tetapi harus inklusif. Harus bisa menjawab dan mendengar,” ujar Ali
NasDem, sebut dia, memiliki cita-cita besar yang lahir karena tuntutan situasi, kondisi dan sejarah.
Henry yang berprofesi sebagai advokat bukanlah tergolong orang baru di parpol Golkar. Pasalnya ia juga telah aktif dan menjabat sebagai Ketua Kosgoro 1957.
Sirekap kemungkinan besar hanya dapat digunakan untuk pemilihan presiden dan pilkada pada pemilu 2024.
Gus Choi menambahkan sebagai partai politik NasDem akan terus melakukan konsolidasi yang optimal.
Saan menyatakan mitra dari partai lain penting demi menjamin tiket pencapresan siapa pun yang kelak memenangi konvensi.
DEWAN Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Banten menargetkan meraih lima kursi DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partai-nya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.
MKGR akan menyiapkan satu orang saksi untuk satu TPS dalam Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pihaknya memerlukan Instruksi Presiden (Inpres) guna menyanggupi waktu kampanye pemilu 2024 selama 75 hari.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa rapat pembahasan untuk Pemilu 2024 itu akan digelar pada Senin 30 Mei mendatang.
KPU bakal melakukan persiapan atau pelatihan guna menyesuaikan durasi masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari.
Artinya, tahapan pesta demokrasi 2024 mendatang itu tak akan mangkrak meski PKPU terkait dengan tahapan dan jadwal masih belum disahkan.
“Jangan sampai semakin melanggengkan kaderisasi partai politik yang buruk dan merugikan kepada pemilih,”
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved