Koalisi Pencalonan Beda dengan Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PENYUSUNAN koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dinilai berbeda dibanding saat keduanya dicalonkan oleh gabungan partai politik yang mengusungnya sebagai kontestan Pilpres 2024. Setelah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa hasil dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemenang pilpres, sebuah tatanan baru tercipta guna membentuk kekuatan pemerintah yang baru.

Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana berpendapat, penyusunan kabinet oleh Prabowo boleh jadi tidak didasarkan pada besaran kursi yang diperoleh partai politik pendukung Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 berlangsung. Hal itu dinilai tidak relevan setelah Partai NasDem dan PKB yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, kini bergabung ke Prabowo guna kepentingan bangsa.

Di sisi lain, Adit juga meragukan jika bagi-bagi kursi menteri yang dilakukan Prabowo hanya disandarkan oleh loyalitas partai politik yang mendukungnya sejak awal. Ia meragukan elite partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Gelora, PSI, dan Garuda, mendebatkan siapa yang paling loyal kepada Prabowo sebagai bahan kalkulasi mendapatkan kursi menteri.

Baca juga : Lirik NasDem dan PKB, Koalisi Prabowo-Gibran Disebut Butuh Kekuatan Tambahan

Adit yang juga pengajar ilmu politik di Universitas Indonesia menduga dua pendekatan itu tidak terjadi sebagai dasar pembentukan kabinet Prabowo-Gibran. Apalagi, kekuatan KIM di parlemen berdasarkan hasil Pileg 2024 sebelum masuknya NasDem dan PKB hanya 48%. Artinya, parlemen belum dikuasai oleh KIM. Ia menegaskan, koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran akan berbeda dengan koalisi pencalonan pasangan tersebut.

"Saya berpandangan bahwa koalisi pencalonan dengan koalisi dalam pemerintahan adalah dua hal yang berbeda. Sehingga, ketika pencalonannya selesai, pilpres selesai, hasil sudah ditetapkan, ya bubar. Kemudian masuklah ke koalisi pemerintah," terang Aditya kepada Media Indonesia, Sabtu (27/4).

Menurut Adit, saat ini Prabowo memiliki kepentingan tersendiri untuk menguatkan barisan di parlemen selama ia berkuasa. Oleh karenanya, usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih hasil Pilpes 2024, Prabowo membuka pintu partai politik lain yang sebelumnya mendukung pasangan calon lain untuk bergabung ke dalam pemerintahannya.

Baca juga : Pengamat: Jokowi Jadi Dirigen Deklarasi Koalisi Besar Pendukung Prabowo

Dalam kondisi saat ini, Adit juga beranggapan bahwa partai yang tergabung dalam KIM sejak awal akan merespon hitung-hitung pembagian kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran secara realistis. Terlebih, itu juga bakal memperlancar komunikasi antara partai yang sejak awal dan yang belakangan bergabung dengan KIM.

"Sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan sangat mudah. Karena kan mereka dipersatukan dengan kepentingan bersama," tandas Adit.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor menegaskan bahwa penunjukan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo. Pihaknya juga tidak menyoalkan dan justru mendukung adanya partai baru yang bergabung ke KIM selama tujuannya untuk kepentingan NKRI.

"Prabowo tahu porsi masing-masing, yang jelas mereka sebagai pembantu harus loyal dan tunduk kepada Presiden," ujar Afiransyah.

Ditanya soal kekhawatiran berkurangnya jatah menteri PBB di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran akibat bergabungnya NasDem dan PKB, Afriansyah tidak menjawab dengan lugas. Namun, ia berharap Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dapat ditunjuk menjadi menteri oleh Prabowo. (Tri/Z-7)