NEWSTICKER

Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah

Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi

Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min

Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu

Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

Pengamat: Jokowi Jadi Dirigen Deklarasi Koalisi Besar Pendukung Prabowo

Faustinus Nua

13/8/2023 22:50

Pengamat: Jokowi Jadi Dirigen Deklarasi Koalisi Besar Pendukung Prabowo — Presiden RI Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah ketua umum partai politik seusai silaturahmi di Kantor PAN, Jakarta, April 2023.(MI/Susanto)

DIDEKLARASIKANNYA koalisi besar yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) mengindikasikan mesin politik di lingkaran Istana Presiden sedang dijalankan.

Bersatunya keempat partai, yakni Gerindra, PKB, PAN dan Golkar tidak terlepas dari pengaruh Presiden Jokowi.

Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut bahwa Jokowi merupakan aktor utama lahirnya koalisi besar tersebut.

Baca juga : Prabowo Sebut Jokowi Hormati Independensi dan Hak Tiap Parpol

Sejak jauh hari wacana itu sudah ada dan damai diperbincangkan.

"Kelihatannya koalisi ini dibentuk atas arahan Jokowi, kan format koalisi besar ini susah sesuai dengan format dulu ketika ketemu di DPP PAN itu yang dimotori Jokowi. Dan dirigennya Jokowi. Jadi terbentuk koalisi besar itu, yaitu mendukung Prabowo dengan masuknya PAN dan Golkar," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (13/8).

Baca juga : Manuver Golkar dan PAN Dinilai Mengejutkan

Ujang menyebut bahwa keterlibatan Jokowi tentu tidak berakhir dipembentukan koalisi. Dalam menentukan cawapres pendamping Prabowo juga pasti ada arahan dari Presiden.

Lebih lanjut, dia menjelaskan dengan terbentuknya koalisi besar tentu dinamika berikutnya adalah penentuan cawapres. Dari ketiga partai pendukung selain Gerindra tentu memiliki nama-nama bakal cawapres. Akan tetapi, lagi-lagi pengaruh Jokowi lebih besar di dalamnya.

Ujang menyebut ada dua skema penentuan cawapres sesuai arahan Jokowi. Pertama ada nama Erick Thohir yang juga didukung partai koalisi. Skema kedua adalah mengusung Gibran Rakabuming bila MK memutuskan batas minimum capres dan cawapres bisa berusia 35 tahun.

"Di situlah akan kelihatan bahwa baik Cak Imin, Airlangga maupun Zulhas ikut Jokowi. Maka bisa jadi Gibran jadi bakal cawapres atau Erick Thohir," imbuhnya. (Z-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum

Berita Lainnya

Megawati Ungkit Kembali Kekalahan Ganjar-Mahfud: Kok Bisa Ya?
10/1/2025 16:21
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
Dana Sosialisasi Rp10 Miliar, Partisipasi Pemilih di Padang Turun Jauh
07/12/2024 14:35
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
PARA Syndicate: Pilkada 2024 Pertarungan Segitiga Politik antara Prabowo, Jokowi dan Megawati
26/11/2024 17:12
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Gerakan Mengawal Demokrasi Jawa Tengah
23/11/2024 08:35
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada Dinilai Sebabkan Demokrasi Indonesia makin Tercoreng di Mata Dunia
06/11/2024 20:08
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido Unggul karena Dukungan Pemilih Anies dan Prabowo
29/10/2024 20:35
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Tom Lembong Ungkit Kebijakan Impor Gula telah Disetujui Jokowi dan Lintas Kementerian
09/7/2025 17:12
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
Sinyal Jokowi Gabung PSI, Golkar Sebut Punya Kalkulasi Politik Sebelum Menentukan
27/3/2025 13:52
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Gaya Diplomasi Personal Prabowo Dapat Perkuat Indonesia di Tingkat Global
27/1/2025 15:42
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Tim Hukum PDIP Sebut Hasto Ditarget Harus Masuk Penjara
09/1/2025 17:43
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hasto Harus Buka Video Skandal Elite Politik Agar Tak Ada Politik Sandera
30/12/2024 09:00
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
PDIP Sebut KPK Harusnya Fokus Cari Harun Masiku, bukan Tersangkakan Hasto
29/12/2024 20:37
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.

LOAD MORE

Opini

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya
26/7/2025 17:29
Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!
25/7/2025 05:00
Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan
24/7/2025 12:56

LOAD MORE

Kolom Pakar

Membungkam Kolegium, Mengancam Keselamatan Publik
21/7/2025 05:00
Manajemen Pemerintahan Gotong Royong
14/7/2025 05:00
Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved