Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyampaikan dukungan Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto terkesan buru-buru dan mendadak.
Seperti diberitakan, PAN, Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra menyatakan akan berkoalisi. Ketiga partai, menyatakan dukungan politik pada Prabowo Subianto.
Padahal, terang Adi, hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada 2019 memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi bakal calon presiden dari partai berlambang beringin itu.
Baca juga : Prabowo Konsisten Hindari Kampanye Fitnah
"Kita tahu bahwa hasil Munas 4 tahun lalu mengamanatkan Airlangga untuk jadi bakal capres. Belum pernah ada rapat besar di internal partai mengubah keputusannya," terang Adi di Jakarta, Minggu (13/8).
Baca juga : Golkar-PAN merapat ke Prabowo, PKS: Kami Siap Berkompetisi
Menurutnya deklarasi mendadak dari 4 partai politik itu membuat publik bertanya-tanya. Padahal sebelumnya PAN menyebut bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai capres potensial.
"Publik tentu bertanya-tanya jangan-jangan ada kekuatan politik besar yang membisiki dan memberikan masukan pada PAN dan Golkar untuk berkoalisi dan menyatakan dukungan politiknya. Pasti kekuatan itu cukup besar sehingga membuat Golkar dan PAN luluh," tuturnya
Selain itu, Adi mengatakan setelah PAN dan Golkar menyatakan dukungan politiknya, apakah kedua partai itu akan menggelar forum besar untuk menyosialisasikan keputusan politik yang diambil bahwa mereka menyatakan dukungan politik pada Prabowo.
"Golkar dan PAN apakah melakukan itu semua karena tidak ada forum resmi, forum besar yang dihadiri oleh stakeholder dan elit-elit partai soal keputusan politik yang mengusung Prabowo Subianto. Sedang ditunggu oleh publik," tuturnya.
Adi menduga merapatnya PAN dan Golkar ke Gerindra karena kedua partai itu membawa proposal politik. Proposal dari Golkar, ujar Adi, dengan memasangkan Airlangga sebagai pendamping Prabowo sebab hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu menyatakan demikian.
Ia menambahkan siapapun Cawapres yang akan bersanding dengan Prabowo pada 2024 akan menjadi ujian bagi koalisi tersebut. Partai Gerindra sebelumnya berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai Muhaimin Iskandar.
"Muhaimin sering mengultimatum bahwa kalau Gerindra mengenyampingkan PKB, koalisi dengan Prabowo akan bubar. Itu bisa terjadi kalau proposal mereka (PAN-Golkar), tidak disetujui, mereka akan sangat mungkin angkat kaki dan hengkang," tutur Adi.
Sekalipun ada deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo menurutnya itu baru separuh perjalanan menuju koalisi permanen. Peta politik, terang Adi, sangat dinamis. Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan calon presiden dan wakil presiden.
"Kemudian hari semua bisa terjadi sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal capres dan cawapres, peta politik akan cukup dinamis. Apa yang terjadi dengan Golkar dan PAN akan dihitung betul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ini hanya separuh perjalanan menuju 2024," tukasnya. (Z-8)
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut).
Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved