Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyampaikan dukungan Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto terkesan buru-buru dan mendadak.
Seperti diberitakan, PAN, Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra menyatakan akan berkoalisi. Ketiga partai, menyatakan dukungan politik pada Prabowo Subianto.
Padahal, terang Adi, hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada 2019 memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi bakal calon presiden dari partai berlambang beringin itu.
Baca juga : Prabowo Konsisten Hindari Kampanye Fitnah
"Kita tahu bahwa hasil Munas 4 tahun lalu mengamanatkan Airlangga untuk jadi bakal capres. Belum pernah ada rapat besar di internal partai mengubah keputusannya," terang Adi di Jakarta, Minggu (13/8).
Baca juga : Golkar-PAN merapat ke Prabowo, PKS: Kami Siap Berkompetisi
Menurutnya deklarasi mendadak dari 4 partai politik itu membuat publik bertanya-tanya. Padahal sebelumnya PAN menyebut bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai capres potensial.
"Publik tentu bertanya-tanya jangan-jangan ada kekuatan politik besar yang membisiki dan memberikan masukan pada PAN dan Golkar untuk berkoalisi dan menyatakan dukungan politiknya. Pasti kekuatan itu cukup besar sehingga membuat Golkar dan PAN luluh," tuturnya
Selain itu, Adi mengatakan setelah PAN dan Golkar menyatakan dukungan politiknya, apakah kedua partai itu akan menggelar forum besar untuk menyosialisasikan keputusan politik yang diambil bahwa mereka menyatakan dukungan politik pada Prabowo.
"Golkar dan PAN apakah melakukan itu semua karena tidak ada forum resmi, forum besar yang dihadiri oleh stakeholder dan elit-elit partai soal keputusan politik yang mengusung Prabowo Subianto. Sedang ditunggu oleh publik," tuturnya.
Adi menduga merapatnya PAN dan Golkar ke Gerindra karena kedua partai itu membawa proposal politik. Proposal dari Golkar, ujar Adi, dengan memasangkan Airlangga sebagai pendamping Prabowo sebab hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu menyatakan demikian.
Ia menambahkan siapapun Cawapres yang akan bersanding dengan Prabowo pada 2024 akan menjadi ujian bagi koalisi tersebut. Partai Gerindra sebelumnya berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai Muhaimin Iskandar.
"Muhaimin sering mengultimatum bahwa kalau Gerindra mengenyampingkan PKB, koalisi dengan Prabowo akan bubar. Itu bisa terjadi kalau proposal mereka (PAN-Golkar), tidak disetujui, mereka akan sangat mungkin angkat kaki dan hengkang," tutur Adi.
Sekalipun ada deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo menurutnya itu baru separuh perjalanan menuju koalisi permanen. Peta politik, terang Adi, sangat dinamis. Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan calon presiden dan wakil presiden.
"Kemudian hari semua bisa terjadi sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal capres dan cawapres, peta politik akan cukup dinamis. Apa yang terjadi dengan Golkar dan PAN akan dihitung betul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ini hanya separuh perjalanan menuju 2024," tukasnya. (Z-8)
Partai Golkar menyatakan akan menyiapkan posisi khusus bagi Setya Novanto jika ia memutuskan kembali aktif di partai.
Politikus Partai Golkar Soedeson Tandra merespons soal polemik Setya Novanto yang bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi dari pemerintah
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menantang pihak-pihak yang mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk berani muncul ke publik.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
PAN menilai pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan PDIP kepada Presiden Prabowo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved