Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANALIS Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai kemenangan versi quick count Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden tidak selaras dengan kekuatan suara partai pengusung seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat yang belum sampai 50%. Kurangnya kekuatan dari koalisi tersebut, membuat kubu Prabowo-Gibran ingin menggaet NasDem dan PKB untuk masuk dalam koalisi mereka.
Sejauh ini partai yang dengan tegas menyatakan siap untuk oposisi baru PDI-P. Konsolidasi PDIP untuk merangkul partai pengusung paslon 01 dan 03 bakal mengubah konstelasi politik menjelang transisi politik dari Jokowi ke Prabowo. Karena secara tidak langsung Prabowo-Gibran tentu ingin cepat meloloskan beberapa program tanpa harus banyak kompromi dengan kekuatan politik di parlemen.
“Terbuka kemungkinan NasDem dan PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini tidak hanya kebutuhan kekuatan politik di parlemen, namun juga cairnya koalisi politik di Indonesia bahwa partai yang kalah di pilpres masih ada ruang untuk ikut dengan pemenang,“ ujar Arifki dalam keterangannya, Rabu (21/2).
Baca juga : Pengamat: Jokowi Jadi Dirigen Deklarasi Koalisi Besar Pendukung Prabowo
Namun, hal itu bakal terjadi jika partai oposisi pendukung Paslon 01 dan 03 mampu membangun solidaritas dengan bersatu di parlemen. Sebagai sebuah usaha lanjutan dari rencana koalisi paslon 01 dan 03 jika pilpres dua putaran.
Berkoalisi di parlemen, kata Arifki, bisa menjadi rencana yang cukup menarik. Meskipun, pada sisi lain NasDem, PKB, PPP, dan PKS berpotensi hilang ditengah jalan jika ditawari bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dari sejumlah partai pengusung paslon 01 dan 03, PDIP dan PKS partai yang berpotensi menjadi oposisi. Sedangkan yang lain berpotensi gabung pemerintahan jika ditawari kursi menteri. PKS pun juga ada kecenderungan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena PKS lama menjadi sekutu Prabowo di politik dan PKS juga sudah sudah lama berpuasa sebagai partai oposisi,“ tutup Arifki.
Baca juga : Surya Paloh Ungkap Sosok Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024
(Z-9)
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Benarkah Gibran akan menjadi matahari kembar yang sinarnya meredupkan sinar presiden, yang kekuasaannya mereduksi kekuasaan Prabowo?
Apa konsekuensinya jika memang iya? Akankah Fufufafa meretakkan hubungannya dengan Prabowo sebagai presiden terpilih?
Seperti apa sebenarnya drama pengunduran diri Airlangga? Seperti apa pula kelanjutan jalan ceritanya? Ikuti pembahasannya di Ordal, Obrolan Mendalam dari Orang-orang Dalam.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
Selvi Ananda tampil menawan dengan mengenakan kebaya merah klasik lengan panjang dengan detail brokat bernuansa floral.
Kelima parpol yang berkoalisi yakni PKB, PKS, Demokrat, PAN, serta PDI Perjuangan
Dengan koalisi ini, kedua partai berupaya membangun Kota Tasikmalaya bersama-sama
Nota kesepahaman ditandatangai Ketua NasDem Kabupaten Bandung H Agus Yasmin dan Ketua DPD PKB Kabupaten Bandung HM Dadang Supriatna.
Dadang Supriatna mengatakan DPP PKB memberikan mandat kepada dirinya untuk melakukan langkah dan ikhtiar menjelang pilkada 2024
. Kesepakatan ditandatangani Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Dadang Supriatna dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Saeful Bachri.
Untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas, PKB Kabupaten Bandung terus melanjutkan silaturahmi ke partai yang duduk di parlemen dan partai non parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved