Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 2024. Termasuk, perolehan suara pemilihan legislatif (pileg) DPR RI.
Medcom.id menelusuri perbandingan perolehan suara masing-masing partai antara Pileg 2024 dengan Pileg 2019. Hasilnya, ada suara partai yang meningkat hingga ada yang terdepak dari parlemen. Ambang batas minimal parlemen ialah empat persen.
PDI Perjuangan 25.387.279 suara (16,7% dari total suara sah) vs 27.053.961 suara pada Pileg 2019 (19,33% dari total suara sah) - Turun.
Partai Golkar 23.208.654 suara (15,2% dari total suara sah) vs 17.229.789 suara pada Pileg 2019 (12,31% dari total suara sah) - Naik.
Partai Gerindra 20.071.708 suara (13,2% dari total suara sah) vs 17.594.839 suara pada Pileg 2019 (12,57% dari total suara sah) - Naik.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 16.115.655 suara (10,6% dari total suara sah) vs 13.570.097 suara pada Pileg 2019 (9,69% dari total suara sah) - Naik.
Partai NasDem 14.660.516 suara (9,6% dari total suara sah) vs 12.661.792 suara pada Pileg 2019 (9,05% dari total suara sah) - Naik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 12.781.353 suara (8,4% dari total suara sah) vs 11.493.663 suara pada Pileg 2019 (8,21% dari total suara sah) - Naik.
Partai Demokrat 11.283.160 suara (7,4% dari total suara sah) vs 10.876.507 suara pada Pileg 2019 (7,77% dari total suara sah) - Naik secara jumlah, turun secara persentase.
Partai Amanat Nasional (PAN) 10.984.003 suara (7,2% dari total suara sah) vs 9.572.623 suara pada Pileg 2019 (6,84% dari total suara sah) - Naik.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5.878.777 suara (3,8%) vs 6.323.147 suara pada Pileg 2019 (4,52% dari total suara sah) - Turun hingga terdepak dari parlemen.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 4.260.169 suara (2,8%) vs 2.650.361 suara pada Pileg 2019 (1,89% dari total suara sah) - Naik tapi tidak lolos ambang batas parlemen.
Perindo 1.955.154 suara (1,2% dari total suara sah) vs 3.738.320 suara pada Pileg 2019 (2,67% dari total suara sah) - Turun.
Partai Gelora 1.281.991 (0,8%) - Tidak ikut Pileg 2019.
Partai Hanura 1.094.588 suara (0,7% dari total suara sah) vs 2.161.507 suara pada Pileg 2019 (1,54% dari total suara sah) - Turun.
Partai Buruh 972.910 suara (0,6%) - Tidak ikut Pileg 2019.
Partai Ummat 642.545 suara (0,4%) - Tidak ikut Pileg 2019.
Partai Bulan Bintang (PBB) 484.486 suara (0,3% dari total suara sah) vs 1.099.848 suara pada Pileg 2019 (0,79% dari total suara sah) - Turun.
Partai Garuda 406.883 (0,2% dari total suara sah) vs 702.536 suara pada Pileg 2019 (0,50% dari total suara sah) - Turun.
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 326.800 suara (0,2%) - Tidak ikut Pileg 2019 (Z-7)
Ward Berenschot mengusulkan pemilihan kepala daerah yakni mengintegrasikan Pilkada dan pemilihan legislatif daerah (Pileg) DPRD untuk menekan ongkos politik
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
pada Pileg 2024, PDI Perjuangan telah ditinggal Joko Widodo yang diusung partai tersebut pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
PENGAMAT politik Hendri Satrio menilai bahwa rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik bila itu terjadi.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved