Berita Terbaru Phpu Hari Ini

Ditolak MK, PPP Dipastikan tak Lolos ke Parlemen

Langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menembus Senayan pada Pemilu Legislatif 2024 dipastikan kandas

MK Tolak Permohonan PPP Soal Perpindahan Suara di Dapil 6 Gorontalo

Petitum tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU

MK Putuskan Permohonan PDIP Soal Perolehan Suara di Dapil Jawa Barat IV tidak Dapat Diterima

MK tidak bisa menerima permohonan perkara PHPU calon anggota Legislatif Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang diajukan PDI Perjuangan.

Sidang MK, KPU Tegur Kuasa Hukumnya Salah Tulis Dalam Petitum

Anggota KPURI Idham Holik menegur kuasa hukum yang ditunjuk oleh lembaga tersebut karena salah menulis salah satu kata pada bagian petitum

Kuasa Hukum KPU Anggap Dalil Partai Perindo Mengada-Ada

Faktanya, saksi pemohon yakni Partai Perindo tidak hadir sebagai saksi saat penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Kuasa Hukum KPU Minta MK Tolak Gugatan PDIP

Thomas menilai, permohonan PDIP tidak dapat diterima. Sehingga, dia memohon majelis hakim konstitusi MK untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya.

Pihak yang Bersengketa di PHPU Pileg 2024 Diminta Serius Perjuangkan Kepentingannya di MK

PENGAJAR hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini turut mengkritisi sikap dari para pihak yang bersengketa di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

Lagi-Lagi KPU Kena Tegur Hakim MK karena Terlambat

Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali menegur perwakilan KPU saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (3/5).

Keseriusan KPU Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg 2024 Harus Dievaluasi

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke

Usai Dimarahi Hakim MK, KPU Klaim Serius Tanggapi Permohonan Sengketa Hasil Pileg

ANGGOTA sekaligus Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan pihaknya serius menanggapi permohonan PHPU Legislatif 2024 di MK.

Pengamat: Ada Persoalan Kepemimpinan Komisioner KPU

DIREKTUR DEEP Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke Komisioner KPU menunjukan ketidakseriusan penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pileg 2024.

Konstelasi Politik tak Ganggu Sengketa Hasil Pileg 2024

DINAMIKA politik nasional pascapenetapan pemenang Pilpres 2024 dinilai tidak mengganggu proses sengketa hasil Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU Janji Sirekap Pilkada 2024 tak Timbulkan Polemik

KPU membenahi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang bakal digunakan untuk Pilkada 2024 pada November mendatang. Berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2024

Papua Tengah Jadi Provinsi Terbanyak Perkara Pileg 2024

PROVINSI Papua Tengah menjadi yang paling banyak terdapat perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 dengan 26 perkara dari total 297 perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Anwar Usman dan Arsul Sani dalam Sorotan Sengketa Pileg MK

Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani menjadi sorotan di sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 yang dimulai hari ini, Senin (29/4).

Tidak Akan Ada Lonjakan Besar Hasil Sidang PHPU Pileg 2024 di MK

Ray Rangkuti dari Lingkar Madani menyatakan tidak akan ada lonjakan besar dalam hasil sidang PHP) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Perludem: Persidangan PHPU Pileg di MK Harus Transparan

Satu yang harus dipastikan dalam proses Pileg tentu saja soal proses transparansi, proses akuntabilitas dari persidangan.

KPU Siapkan Jawaban Jelang Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

KPU menyatakan telah menyiapkan jawaban untuk menghadapi sidang perdana gugatan PDIP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PPP: Tidak Ada Konflik Kepentingan pada Hakim Konstitusi Arsul Sani

Koordinator LBH PPP Erfandi Syaqroni menegaskan tidak ada konflik kepentingan di sidang PHPU legislatif 2024 meskipun Hakim Konstitusi Arsul Sani ikut dalam sidang perkara. 

PPP Siapkan Bukti Sidang MK untuk Ungkap Kehilangan 224 Ribu Suara

LBH PPP Erfandi Syaqroni tengah menyiapkan alat bukti yang menunjukan hilangnnya 224 ribu suara pada 24 provinsi.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting