Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
,Angka rumah tidak layak huni di NTT terbesar kedua di Indonesia setelah Papua yang membuat tanggungjawab DPD REI NTT membangun rumah layak huni sangat besar.
REI NTT juga bertanggungjawab mendukung program gubernur menurunkan angka kemiskinan sebesar satu digit atau sekitar 6% selama lima tahun, yakni lewat pembangunan rumah MBR.
Pemerintah memutuskan untuk memangkas lebih dari separuh kuota SSB karena skema itu sangat membebani APBN.
Minat para pengusaha asing untuk terlibat dalam pengembangan perumahan tidak terlepas dari kinerja positif Program Satu Juta Rumah yang telah berjalan sejak 2015.
Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta, Yurianto, mengatakan, dalam waktu dekat akan dibangun ialah rumah DP Rp0 di Cilangkap.
Anies juga menyaksikan prosesi akad kredit sejumlah calon penghuni yang dilakukan di lokasi.
BLUD ini akan mengawasi dan mengelola rumah DP Rp0.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera, per 26 Agustus 2019, realisasi pembangunan sudah mencapai 847.611 unit.
PT Bank Tabungan Negara (BTN) akan diberi kepercayaan menyalurkan 95% dari total kuota FLPP pada 2020.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) siap mengembangkan KPR berbasis komunitas di 15 daerah kabupaten/kota.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan memangkas angka defisit atau backlog perumahan dari saat ini 7,6 juta unit
Untuk mencapai target tersebut, Program Sejuta Rumah (PSR) yang telah dimulai sejak 2015 akan kembali dilanjutkan pada periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tengah menyiapkan proyek perumahan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Direktur Produksi Perumahan Nasional, Wahyu Abbas Sudrajat, menyatakan pihaknya telah membangun sebanyak 11 ribu hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Juni 2019.
Sejak layanan dibuka pada pukul 08.00 WIB, warga yang memiliki undangan tampak datang dengan antusias.
Setiap warga yang mendaftar tidak hanya diperiksa dokumen kependudukannya tetapi juga ditelusuri kepemilikan aset dari data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI.
Dalam Pergub 104/2018, pihaknya ditugaskan melakukan pengawasan bangunan serta penghuni secara berkala. Hasil pengawasan itu akan dilaporkan kepada gubernur.
Warga setempat sudah menolak digusur karena menganggap tidak pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah.
Penyerahan bantuan ini tindak lanjut dari Surat Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan.
Hingga saat ini, perseroan telah menyalurkan seluruh unit yang melalui skema FLPP. Adapun, untuk skema SSB masih tersisa sekitar 30 ribu unit.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved