PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) siap mengembangkan KPR berbasis komunitas di 15 daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian program sejuta rumah.
Direktur BTN, R Mahelan Prabantarikso, mengatakan, secara nasional untuk mengembangkan KPR berbasis komunitas, perseroan memiliki program di 15 kabupaten, antara lain Kendal, Kudus, Cilacap, dan Go-ontalo.
“Mayoritas masih di Pulau Jawa. Faktanya lahan masih tersedia. Nah, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah yang akan dilakukan secara bertahap,” ujar Mahelan seusai mendampingi Dirjen Penyediaan perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid dan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru saat peletakan batu pertama pembangunan perumahan berbasis komunitas sebagai rangkai-an peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2019 di Palembang, Sumatra Selatan, akhir pekan lalu.
Menurut Mahelan, kebutuhan ru-mah saat ini masih sangat besar. Banyak komunitas yang belum bankable, tetapi feasible minta bantuan untuk dibiayai pembangunan rumah. Untuk itu, perseroan bersama Kementerian PU-Pera bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan.
Lebih lanjut Mahelan mengungkapkan, dalam proyek perumahan di Palembang, BTN akan memberikan KPR kepada para ASN dan anggota Polri/TNI untuk memiliki tempat tinggal. Pembangunan perumahan itu dilakukan oleh pengembang Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land).
“Mempermudah akses KPR bagi ASN, Polri, dan TNI dapat mempercepat pencapaian target program sejuta rumah yang dirancang pemerintah dan mendukung amanat Presiden untuk mempercepat penyediaan rumah bagi mereka,” jelas Mahelan.
BTN memberikan sejumlah pena-waran khusus bagi calon nasabah yang berminat memiliki hunian di BPS Land yang berlokasi di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang tersebut. BPS Land dibangun oleh PT Cipta Arsigriya di atas lahan seluas 50 hektare dengan target pembangunan rumah sebanyak 3.000 unit.
Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam mendorong penyediaan perumahan bagi ASN, prajurit TNI, dan Polri, pemerintah telah menggulirkan beberapa program bantuan perumahan, seperti rumah susun sewa dan rumah khusus, terutama bagi aparatur negara yang bekerja di kawasan terluar, terpencil, dan perbatasan.
“Masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp4 juta bisa diberikan subsidi rumah tapak. Saya kira ini akan menarik masyarakat karena uang mukanya kecil dan ada subsidi bunga,” ungkapnya. (E-1)
