Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan mengevaluasi perbankan penyalur kredit rumah subsidi yang memiliki kinerja lamban.
Hal tersebut dilakukan seiring semakin menipisnya kuota rumah subsidi yang berada di bawah penanganan Bank Tabungan Negara (BTN).
"Sekarang kuota di BTN memang hampir habis. Tapi sebenarnya di bank-bank lain masih cukup banyak. Maka itu akan kita evaluasi mereka yang lambat ini," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Rabu (19/6).
BTN mendapat kuota penyaluran rumah subsidi sebanyak 127.104 unit yang terdiri dari 28.744 unit melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan 98.360 unit melalui selisih suku bunga (SSB).
Dengan jumlah tersebut, BTN menjadi bank penyalur terbesar dengan porsi 75% dari total kuota anggaran pemerintah yang mencapai 168.000 unit.
Baca juga: Realisasi Rumah Subsidi hingga Mei 2019 Capai 400.500 Unit
Hingga saat ini, perseroan telah menyalurkan seluruh unit yang melalui skema FLPP. Adapun, untuk skema SSB masih tersisa sekitar 30 ribu unit.
Ia tidak menutup kemungkinan sisa-sisa kuota di perbankan yang lambat menyalurkan akan dilimpahkan ke bank yang lebih efektif seperti BTN agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa segera mendapatkan hunian dengan cepat dan mudah.
"Kita akan lihat nanti bagaimana hasil evaluasinya. Bagaimanapun, ini harus segera dimanfaatkan daripada kosong, tidak tersalur," jelas Khalawi.
Terkait penambahan kuota subsidi, ia mengatakan itu tidak dipertimbangkan sebagai solusi utama.
Hingga saat ini pun belum ada pembicaraan dengan kementerian terkait yakni Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota rumah bersubsidi. (OL-2)
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Rumah subsidi dengan luas 18 meter memang menunjukkan niat negara dalam menjamin hak tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved