Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam diskusi perdana MAARIF House pada Kamis (18/7), tema yang diangkat adalah Agama, Krisis Lingkungan dan Persoalan HAM: Izin Tambang bagi Ormas.
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (Mind ID) menjaring talenta muda terbaik melalui program rekrutmen Xplorer Management Trainee Program.
Memasuki usia ke-51 tahun, emiten pertambangan Indonesia PT Bumi Resources melaporkan kinerja positif meski perekonomian dunia masih menghadapi perlambatan pertumbuhan.
Perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama di daerah pesisir pulau kecil, harus menjadi prioritas utama agar keberlanjutan ekosistem terjaga.
Women Engineers merupakan sebuah langkah progresif dalam memperluas meningkatkan partisipasi perempuan dalam industri STEM, khususnya di sektor pertambangan.
BADAN Informasi Geospasial (BIG) terus mendorong penguatan integrasi data gayaberat nasional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar forum tahunan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan penataan perizinan sektor tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di wilayah tersebut.
KEBIJAKAN pemerintah saat ini dalam pemberian lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan dinilai sebagai kebijakan afirmatif.
PENGELOLAAN cadangan mineral tambang di Tanah Air perlu dikelola dengan mengacu pada peningkatan nilai tambah optimal dan berpegang teguh pada prinsip berkelanjutan.
IUP yang sudah dicabut pemerintah, izinnya akan dialihkan atau didistribusikan ke kelompok masyarakat yakni pelaku usaha kecil dan menengah di daerah, badan usaha milik desa, hingga koperasi.
Sejumlah legislator mencecar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadilia terkait pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) secara cuma-cuma ke ormas.
PROBLEM pertambangan dan pengelolaan konsesinya terkait dengan ormas, bukan hanya berhubungan dengan kapasitas sumberdaya institusional.
ANALIS LAB 45 mendorong pemerintah tegas dan konsisten dalam pengawasan di sektor pertambangan. Utamanya menyusul kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada ormas keagamaan
DIREKTUR eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar berpandangan pemberian prioritas dalam lelang pertambangan batu bara ke organisasi masyarakat atau ormas keagamaan rawan akan konflik kepentingan
MIND ID terus berupaya maksimal untuk menggarap berbagai proyek strategis hilirisasi industri pertambangan sebagai kontribusi pada pengembangan ekonomi Indonesia.
Perpanjangan izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda hingga Desember 2024 merupakan bentuk dukungan pemerintah pada industri tambang terkait.
DPR RI memastikan bakal mengawasi implementasi aturan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meragukan kemanfaatan pemberian IUPK bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) kepada sejumlah ormas keagamaan.
Penawaran WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan berlaku terbatas yakni hanya lima tahun sejak PP No.25/2024 berlaku.
Ini dilakukan dengan pengurangan emisi dari sektor energi dan Industrial Process and Product Uses (IPPU) termasuk menekan jejak karbon di sektor pertambangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved