Berita Terbaru Perhutanan Sosial Hari Ini

Sejumlah Lembaga Sepakat Optimalkan Pemanfaatan Hutan untuk Ekowisata

Potensi ekowisata berbasis Perhutanan Sosial terlalu besar untuk disia-siakan begitu saja.

Warga Katingan Kalteng Restorasi Puluhan Ribu Hektare Hutan Desa

Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, telah diberikan izin hutan desa seluas lebih dari 10 ribu hektare yang dikelola oleh masyarakat dan belasan ribu hektare lain sedang proses perizinan. 

Perhutani Diminta Lebih Aktif Komunikasi dengan Masyarakat Pinggir Hutan

Perhutani semestinya lebih luwes dan bijaksana dalam melaksanakan komunikasi dengan masyarakat pinggir hutan sebagai forum komunikasi di antara para stakeholders.

Pegiat Perhutanan Sosial Dukung Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

Berdasarkan pengalaman di lapangan, perhutanan sosial itu betul-betul memberi sebuah keadilan, kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat.

Produk Perhutanan Sosial NTT Mampu Bersaing di level Nasional

KUALITAS Produk Perhutanan Sosial dari Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki kualitas terbaik dan dinilai mampu bersaing di tingkat nasional.

KLHK: Butuh Sinergi untuk Sukeskan Upaya Rehabilitasi Mangrove

Pemerintah akan memfokuskan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi prioritas.

Guru Besar IPB Didik Suharjito: Kelestarian Hutan Tergantung pada Masyarakat

KLHK harus dapat memastikan ketepatan sasaran subyeknya, capaian keadilan sosialnya, dan peningkatan produktivitasnya.

KHDPK Kebijakan Strategis Kuatkan Agenda Tujuan Perhutanan Sosial

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) merupakan salah satu rencana kebijakan yang strategis dalam kerangka menguatkan agenda tujuan dari perhutanan sosial di tanah Jawa.

Guru Besar UGM Nilai Konsep KHDPK di Jawa Sebagai Inovasi Bernas

Prof.San Afri menjelaskan bahwa program KHDPK melaksanakan, pertama, penanaman ulang lahan kritis, rusak, gundul dan tidak produktif akibat pengelolaan sebelumnya.

Guru Besar IPB : Kebijakan KHDPK Strategi Pulihkan Hutan di Jawa 

Prof. Dr.Ir. Hariadi Kartodihardjo,MS, menegaskan, kebijakan KHDPK atau Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus, dipilih sebagai strategi memulihkan hutan di Jawa.

KHDPK untuk Kepentingan Perhutanan Sosial dan Perlindungan Hutan

Hadirnya Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) menyiratkan kawasan hutan yang dimandatkan untuk dikelola BUMN, dalam hal ini Perhutani kembali ditarik pemerintah. 

Negara Hadir Lindungi Petani dalam Hal Program Perhutanan Sosial

Praktik Perhutanan Sosial sendiri sebenarnya sudah lama dilakukan oleh petani dan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan atau sekitar hutan.

Regulasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus Perkuat Perhutanan Sosial

Dedi Kurniawan juga mengusulkan agar dilakukan audit terhadap Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang selama ini dijalankan Perhutani di hutan Jawa.

Pengelolaan Khusus Kawasan Hutan untuk Tertibkan dan Tata Hutan Jawa

Kebijakan KHDPK diambil untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa. Di samping itu, agar Perhutani dapat lebih fokus pada bisnis usahanya.

Presiden Jokowi: Jangan Sampai Ada Tanah Telantar

"Jangan sampai kita biarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif. Semua harus produktif,"

KLHK: Perpres Perhutanan Sosial akan Menjadi Acuan Perencanaan hingga 2030

Perpres ini memuat perencanaan jangka menengah hingga tahun 2030 yang menjadi acuan para pihak dalam berkordinasi, berkaborasi dalam mencapai tujuan nasional.

Hutan untuk Kemakmuran Rakyat

Penyerahan pengusahaan kawasan hutan negara oleh masyarakat dan pelepasan kawasan hutan untuk tujuan reforma agraria menjadi kepedulian pokok yang kerap ditunjukkan Presiden.

KLHK Gaet PBNU Untuk Kerja Agenda Iklim dan Hutan Sosial

Pembangunan ekonomi tidak selalu dengan merusak lingkungan. Semua pihak tetap bisa, harus dan terus menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Komisi IV DPR : Kawasan Hutan Bermanfaat Bagi Kelompok Tani

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengatakan kawasan hutan yang direhabilitasi bisa menggunakan tanaman buah karena jauh lebih bermanfaat.

Komisi IV DPR Dorong Perusahaan Pinjam Pakai Lahan Hutan Berikan ‘Feedback’

Perusahaan pemegang izin kawasan hutan harus dapat memberikan feedback bagi negara, lingkungan dan masyarakat sekitar.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia